Lombok Timur Lombokfokus.com – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan puluhan pengusaha tembakau yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Timur bertempat di ruang rapat Bupati pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, Kepala Dinas Pertanian Lotim, Kepala Bidang Perkebunan Provinsi NTB, serta pimpinan dari puluhan perusahaan mitra petani.
Rakor membahas langkah strategis guna menyelamatkan sektor agribisnis tembakau, yang menjadi pilar penting perekonomian masyarakat Lombok Timur.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemkab Lombok Timur dalam menanggapi aspirasi dan masalah yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus menjembatani kepentingan pengusaha dan petani sebagai ujung tombak produksi.
Luas lahan tembakau tahun ini mengalami penurunan tipis menjadi 26.000 hektar, meliputi tembakau rakyat dan Virginia, akibat dampak anomali iklim. Meski demikian, kondisi pertanaman masih terbilang aman. Namun, ketidakstabilan harga menjadi tantangan bagi kesejahteraan petani.
Bupati menekankan pentingnya keseimbangan antara pengusaha dan petani. Pengusaha diimbau berkolaborasi untuk menetapkan harga yang saling menguntungkan, sedangkan petani diharapkan mempertahankan produktivitas mereka.
Pemerintah Daerah juga berkomitmen menindak tegas pembeli atau pengusaha ilegal tanpa izin yang merugikan pelaku usaha resmi.
”Maraknya praktik pembeli gelap menjadi perhatian serius, dan kami akan mengawal distribusi hasil tembakau melalui tim Opjar maupun tim terpadu yang telah dibentuk,” tegas Bupati Haerul Warisin.
Para pengusaha menyambut baik inisiatif Pemkab Lombok Timur. Dialog terbuka ini diharapkan menjadi langkah awal penyusunan kebijakan yang lebih rinci dan aplikatif untuk memajukan agribisnis tembakau.
Mereka juga berharap pertemuan serupa rutin diadakan untuk mempererat komunikasi, serta meminta dinas terkait memberi pelatihan dan edukasi bagi petani tentang pola tanam tembakau berkualitas, dan penindakan tegas terhadap praktik pembeli gelap yang mengganggu stabilitas harga.
Selain mendorong pembentukan asosiasi pengusaha agar lebih terkoordinasi, Bupati berjanji menggelar pertemuan rutin dua kali setahun, yakni persiapan musim tanam dan penentuan harga sebelum pembelian.
