Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar ke-2 di dunia yang memiliki 17.504 pulau. Hingga tahun 2023 telah dibakukan dan dilaporkan ke PBB sebanyak 17.024 pulau (97,25%), sedangkan 350 pulau lagi telah dibakukan namanya dan akan dilaporkan ke PBB pada tahun 2024. Artinya, jumlah pulau yang telah dibakukan pada Gazeter Republik Indonesia adalah sebanyak 17.374 pulau, dimana 2.117 pulau (12,18%) diantaranya merupakan pulau berpenduduk dan sebanyak 15.257 pulau (87,82%) merupakan pulau tidak berpenduduk.
Indonesia didominasi oleh pulau sangat kecil (tiny island) dengan luas di bawah 100 km2 atau 10.000 Hektar sebanyak 17.207 pulau, yang memiliki tipologi, topografi dan luasan yang beragam.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kepentingan untuk mengelola pulau-pulau sangat kecil tersebut. Kegiatan pemanfaatan di pulau-pulau kecil tersebut dapat mempengaruhi secara langsung keberlanjutan ekosistem penting seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan sumber daya ikan serta perairan laut yang luasnya mencapai 70% dari seluruh luas wilayah Indonesia
Dari jumlah pulau yang sudah dibakukan namanya, terdapat 3.862 pulau yang memiliki potensi untuk dilakukan investasi di bidang pariwisata, saat ini dari jumlah tersebut baru 197 pulau yang dimanfaatkan untuk investasi di bidang pariwisata oleh 1.197 pelaku usaha. Masih terbuka peluang investasi di 3.665 pulau lainnya. Jika pulau kecil dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif kepada negara, Pemerintah dan Masyarakat
Dalam mendorong percepatan investasi di pulau-pulau kecil, KKP telah melakukan Sertipikasi Hak Atas Tanah di 58 pulau kecil dengan status Hak Pakai atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lahan tersebut dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di pulau-pulau kecil
Pada tahun ini, KKP sedang melakukan proses sertipikasi terhadap 33 pulau-pulau kecil yang berpotensi untuk investasi di beberapa kabupaten/kota dan akan terus berupaya melakukan pensertipikatan pulau-pulau kecil lainnya. KKP bersama Pemerintah Daerah dapat melakukan sertipikasi minimal 30 persen dari luasan setiap pulau, sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagai inisiator Archipelagic and Islands States (AIS) Forum memiliki peran penting dalam kepemimpinan dunia di bidang tata kelola pulau dan pulau- pulau kecil serta berkomitmen dalam mendukung keberlanjutan ekologi-ekonomi pulau-pulau kecil di dunia
Side event mengusung tema “Implementing Blue Economy on Small Islands Management”. Hasil dari side event ini akan berkontribusi terhadap output yang diharapkan dari konferensi tersebut khususnya terkait dengan 2 (dua) sub tema konferensi, yaitu: “Blue Economy” dan “Islands and small islands development issues”.
Melalui side event ini diharapkan memberikan kontribusi yang nyata berupa:
a. Rekomendasi strategi pengelolaan pulau dan pulau-pulau kecil melalui berbagi pembelajaran, pengetahuan, pengalaman, praktik terbaik dan inovasi serta mengarusutamakan kebijakan dan capaian pembangunan pulau dan pulau-pulau kecil yang mengimplementasikan ekonomi biru berkelanjutan;
b. Dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam mengawal dan melaksanakan kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Side event akan diikuti lebih dari 100 orang yang berasal dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Asosiasi, LSM, pelaku usaha dan peserta konferensi internasional dari berbagai negara;
Kegiatan ini diharapkan akan melahirkan gagasan, pemikiran dan strategi yang akan menjadi rekomendasi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang mengedepankan prinsip ekonomi biru berkelanjutan, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan ekonomi biru KKP.
