Lombok Timur Lombokfokus.com – Adanya pemberitaan yang menyebut CV Bintang Timur sebagai aktor dari tingginya harga pupuk subsidi di tingkat petani dan menyebut adanya sogokan yang di berikan CV Bintang Timur terhadap oknum aktivis Lombok Timur di bantah oleh CV Bintang Timur.
Direktur CV Bintang Timur melalui suaminya yang juga seorang anggota DPRD Provinsi NTB H. Burhanudin dengan tegas menepis bahwa CV Bintang Timur sama sekali tidak terlibat dengan apa yang di tudingkan terhadap dirinya.
“Dituding memberikan sogokan ke oknum aktivis dengan dalih menutup-nutupi penjualan di atas HET, saya sampaikan itu semua tidak benar,” jelas H. Burhan saat di temui di rumahnya pada Selasa, 28 Januari 2025.
Sebagai distributor jelasnya, CV Bintang Timur memiliki kewajiban mendistribusikan pupuk subsidi di lima kecamatan yaitu kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, dan Terara.
“Distributor itu mengirim pupuk sampai ke kios, bukan ke petani, ke kios pun kami mengirim pupuk sesuai data yang di kirim oleh kios, bukan semau kita,” ujarnya.
Dan jika adanya temuan terhadap penjualan di atas HET, itu bukan ranah distributor lagi, melainkan itu ranahnya kios dengan kelompok tani dan para petani, “setahu kami, harga itu ada di antara petani, kelompok tani dan kios, distributor tidak mengurus harga apalagi mengintervensi harga, itu yang keliru,” lanjutnya.
H. Burhan menjelaskan apa dimuat di pemberitaan selama beberapa minggu ini terkait isu penyogokan terhadap oknum aktivis Lombok Timur tidak benar adanya.
CV Bintang Timur memberikan sejumlah uang itu untuk membantu mensukseskan program Pemerintah Daerah yaitu ketahanan pangan, “karena kegiatan itu untuk penguatan ketahanan pangan di Lombok Timur, maka kami berkewajiban untuk membantu mensukseskan program tersebut, bukan sebagai sogokan, terang H. Burhan.
Sekali lagi kami sampaikan lanjutnya, tidak ada niatan untuk memberikan sogokan terhadap siapapun, “tidak ada niat menyogok, apalagi untuk menutup-nutupi penjualan pupuk diatas HET,” lanjutnya.
Terlebih lembaga itu juga sudah diakui oleh pemerintah dan kegiatan yang mereka laksanakan juga perogram pemerintah, tentu kami sangat mendukung. “Sebelumnya kami juga sudah mencoba mengkonfirmasi beberapa pihak terkait kegiatan tersebut dan memang benar adanya,” ujarnya.
Sebagai seorang anggota DPR, Ia mengatakan bahwa tugas DPR adalan sebagai pengawas pemerintah yang dimana tugasnya bukan membiarkan petani menderita, ketika ada temuan di tingkat bawah yaitu di kios pengecer terkait penjualan di atas HET dengan dalih yang tidak jelas kami mohon untuk dilaporkan.
Kami membuka ruang untuk semua masyarakat, bukan hanya petani saja untuk memberikan masukan dan melaporkan jika ada ditemukannya pelanggaran penjualan di kios binaan kami.
Kami berkewajiban memberikan arahan dan pengawasan ke semua kios binaan kami, kalau nantinya kami temukan ada indikasi yang merugikan petani, tentu akan kami tindak, “kami dengan tegas akan memberikan surat peringatan dan bahkan tidak mengirimkan pupuk ke kios tersebut,” tegasnya.
Permasalahan pupuk sambungnya bukan hanya di pendistribusian saja, melainkan permasalahannya ada di semua sektor mulai dari petani, kelompok tani sampai di kios-kios pengecer.
Selama ini petani mengira semua yang di tanam bisa mendapatkan pupuk subsidi, padahal itu keliru, dimana pemerintah hanya memberikan pupuk subsidi ke sembilan jenis tanaman.
“Tidak banyak petani yang tahu, bahwa pupuk subsidi bukan untuk semua jenis tanaman, melainkan hanya sembilan jenis saja dengan tiga jenis pupuk yang di subsidi yaitu urea, NPK, dan organik,” jelasnya.
Ia mengajak semua pihak untuk sama-sama membenahi apa yang menjadi temuan dan keluhan dari petani, “kami rasa semua kita harus duduk bersama dan membangun persepsi yang sama,” harapnya.
“Saya pribadi dan atas nama perusahaan, mohon maaf dan minta supaya tidak ada yang menyebar infirmasi yang kurang baik yang nantinya bisa merusak nama baik saya maupun perusahaan saya,” tutupnya.
