LOMBOK FOKUS, MATARAM – Perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2027 diproyeksikan tumbuh optimistis dengan target minimal 6 hingga 6,5 persen. Optimisme tersebut didukung berbagai intervensi pemerintah daerah, penguatan sektor produktif, serta keterlibatan dunia usaha dan lembaga keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Proyeksi tersebut mengemuka dalam dialog publik bertajuk Ngobrol Bareng: Proyeksi Ekonomi NTB 2027: Mendayung di Antara Ketidakpastian yang diselenggarakan NasPol NTB di Mataram, Jumat (13/11/2026).
Sejumlah pihak dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan perbankan sepakat bahwa NTB memiliki peluang untuk mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, peluang tersebut perlu diikuti strategi yang tepat agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pengusaha NTB Mulai Melirik Sektor Produksi
Perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, Anas Amrullah, menyampaikan optimisme terhadap prospek perekonomian daerah pada 2027.
Menurutnya, mulai terlihat perubahan pola pikir di kalangan pelaku usaha. Sebagian pengusaha kini mulai mengalihkan basis bisnisnya ke sektor produksi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta berbagai bidang usaha produktif lainnya.
“Sebagai pengusaha, kami tetap optimistis,” ujar Anas dalam dialog publik tersebut.
Perubahan orientasi usaha ini dinilai menjadi peluang bagi NTB untuk memperkuat sektor riil. Dengan mengembangkan kegiatan produksi, daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perputaran uang di dalam wilayah.
Akademisi Minta Pengusaha Lokal Diberi Ruang Lebih Luas
Optimisme terhadap ekonomi NTB juga disampaikan peneliti sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah.
Ia menilai NTB memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dengan keberadaan dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, yang menyimpan beragam sumber daya alam dan peluang pengembangan usaha.
Namun, potensi tersebut perlu didukung ekosistem bisnis yang memberikan kesempatan lebih luas bagi pengusaha lokal.
“Berikan karpet merah untuk pengusaha lokal. Mereka tinggal di sini, uang mereka tidak ke mana-mana,” tegas Firmansyah.
Menurutnya, keberpihakan terhadap pengusaha lokal menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga perputaran ekonomi tetap berada di daerah. Pengusaha lokal juga dinilai memiliki kedekatan dengan kondisi sosial dan potensi wilayah sehingga dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Bank NTB Syariah Perkuat Pembiayaan Sektor Produktif
Dalam dialog tersebut, Komisaris Utama PT Bank NTB Syariah, Anis Mujahid Akbar, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pembenahan untuk mendukung perkembangan ekonomi NTB.
Pembenahan dilakukan melalui penguatan sistem, peningkatan keamanan, serta perbaikan kualitas layanan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan daerah.
Menurut Anis, salah satu indikator yang dapat menjadi pendorong optimisme ekonomi 2027 adalah perkembangan kredit produktif yang terus meningkat.
Didampingi Direktur Pembiayaan Agus Suhendro, ia menegaskan bahwa Bank NTB Syariah harus mampu menjadi solusi pembiayaan bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berbagai produk pembiayaan yang tersedia diharapkan dapat membantu pelaku usaha yang sudah berkembang maupun masyarakat yang baru berencana memulai usaha.
“Sering-sering datang saja untuk konsultasi. Bank NTB Syariah akan melayani,” ujar Agus.
Bank NTB Syariah Salurkan KUR, Pelaku Usaha Diminta Tidak Khawatir soal Jaminan
Salah satu langkah konkret Bank NTB Syariah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat adalah kepercayaan yang diberikan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2026.
Program pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan kegiatan produktifnya.
Agus Suhendro juga mengingatkan bahwa calon penerima pembiayaan tidak perlu langsung menjadikan persoalan jaminan sebagai hambatan utama.
“Jangan pikirkan jaminan dulu. Itu hanya pelengkap. Yang paling penting, arus transaksinya lancar atau tidak,” ujar Agus.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya melihat aktivitas dan kemampuan usaha dalam proses pembiayaan. Dengan akses konsultasi dan layanan perbankan yang lebih terbuka, pelaku UMKM diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh dukungan permodalan.
Desa Berdaya Diandalkan untuk Mendorong Ekonomi NTB 2027
Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Bappeda NTB yang diwakili Kepala Bidang Ekonomi, Iskandar, menjelaskan bahwa pemerintah terus menyiapkan berbagai terobosan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Salah satu program yang diandalkan adalah Desa Berdaya. Program tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menekan angka kemiskinan.
Iskandar bahkan menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada 2027 dapat mencapai minimal 6,5 persen.
“Tahun 2027 akan tumbuh di angka minimal 6,5 persen,” tegasnya.
Target tersebut menunjukkan besarnya harapan pemerintah daerah terhadap kontribusi program pembangunan berbasis potensi lokal. Penguatan ekonomi desa dinilai penting agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata, tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.
Ketidakpastian Global Jadi Tantangan Pertumbuhan Ekonomi NTB
Meski optimisme cukup kuat, Direktur NasPol NTB sekaligus penggagas dialog publik, Ardiansyah, mengingatkan bahwa prospek ekonomi daerah tetap dihadapkan pada berbagai tantangan.
Ketidakpastian geopolitik, tantangan investasi, hingga perubahan arah kebijakan ekonomi nasional menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan dalam menyusun strategi pembangunan.
Menurutnya, NTB membutuhkan proyeksi yang realistis, gagasan yang terukur, serta strategi yang mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menekankan bahwa pembahasan mengenai masa depan ekonomi daerah tidak boleh hanya melibatkan pemerintah dan pemangku kebijakan. Masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk terlibat dalam membaca perkembangan ekonomi dan menentukan arah pembangunan.
“Masa depan ekonomi daerah tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah dan para pemangku kebijakan. Publik juga harus terlibat dalam membaca arah dan menentukan masa depan pembangunan,” pungkas Ardiansyah.
Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, pertumbuhan ekonomi NTB pada 2027 akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga keuangan dalam membangun kerja sama.
Penguatan sektor produksi, keberpihakan terhadap pengusaha lokal, perluasan akses pembiayaan UMKM, serta pemberdayaan ekonomi desa menjadi sejumlah faktor penting untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi minimal 6,5 persen.
