Lombok Tengah | Lombok Fokus — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyoroti struktur belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. PPP mengingatkan agar anggaran daerah tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi, sementara alokasi pembangunan dan pelayanan masyarakat justru terbatas.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Lombok Tengah, M. Najib Daud Muhsin, dalam dokumen Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, tertanggal 19 Oktober 2026.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP mengapresiasi komitmen dan capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Namun, fraksi tersebut menilai pembahasan rancangan APBD perlu dilakukan secara cermat agar anggaran tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan.
PPP menegaskan, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Salah satu catatan utama PPP berkaitan dengan prioritas belanja daerah yang diarahkan untuk kebutuhan penggajian dan operasional pemerintah.
Fraksi PPP meminta pemerintah daerah menyajikan rincian perbandingan antara belanja operasional rutin birokrasi dan belanja yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
Menurut PPP, keterbukaan mengenai komposisi belanja tersebut penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah tidak habis untuk membiayai kebutuhan internal pemerintahan.
Fraksi PPP menggarisbawahi catatan dalam Belanja Daerah yang menyebutkan bahwa akan diprioritaskan untuk penggajian dan operasional pemerintah.
Tentu kita tidak ingin APBD habis hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi, sementara ruang untuk belanja pembangunan masyarakat semakin menipis, “Terang Najib saat penyampaian pandangan Fraksi.
Selain menyoroti belanja birokrasi, PPP juga meminta agar pembangunan infrastruktur mendapat perhatian serius dalam penyusunan APBD 2027.
Fraksi PPP mendukung penetapan sejumlah sasaran strategis pembangunan daerah. Namun, menurut fraksi tersebut, pembangunan infrastruktur tetap perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
PPP menilai ketersediaan jalan yang layak, jaringan infrastruktur yang memadai, serta sistem irigasi yang berfungsi baik dapat memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas masyarakat.
Karena itu, alokasi anggaran pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada program prioritas pemerintah, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah Lombok Tengah.
Catatan berikutnya berkaitan dengan struktur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang disusun dalam posisi berimbang.
Fraksi PPP meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara rinci mengenai estimasi pendapatan yang menjadi dasar penyusunan anggaran tersebut, termasuk aspek efisiensi belanja melalui proses tender maupun belanja pegawai.
PPP menilai penjelasan tersebut diperlukan agar DPRD dapat memahami secara lebih komprehensif dasar perhitungan anggaran serta memastikan penyusunannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Berbagai catatan itu menjadi bagian dari upaya Fraksi PPP untuk mengawal pembahasan APBD 2027 agar kebijakan fiskal daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagi PPP, rancangan APBD tidak cukup hanya menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Anggaran juga harus mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.
Pandangan umum tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan pembahasan dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027.
