Lombok Tengah | Lombok Fokus — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menyoroti persoalan penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masifnya investasi, terutama di sektor pariwisata. Penurunan angka kemiskinan dinilai belum cukup menjadi indikator keberhasilan pembangunan jika tidak dibarengi dengan penurunan angka pengangguran dan perluasan lapangan kerja.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melakukan pendataan pengangguran secara lebih maksimal. Menurutnya, data yang akurat sangat penting untuk memastikan persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara tepat sasaran.
“Kalau angka kemiskinan kita turun, tetapi pengangguran naik, itu harus ada kerja ekstra. Ini catatan besar yang harus segera mendapatkan atensi dan perhatian kita bersama,” tegas Ahmad.
Ia menilai persoalan pengangguran tidak bisa dipandang sebelah mata, terlebih ketika investasi terus didorong sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya investasi yang masuk ke Lombok Tengah seharusnya berbanding lurus dengan terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal.
Namun, Ahmad mengaku pihak legislatif belum memperoleh data yang memadai mengenai jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dari berbagai investasi yang berjalan di Lombok Tengah.
“Kalau investasi yang masuk begitu masif, terutama di sektor pariwisata, serapannya berapa? Kita tidak pernah mendapatkan data yang jelas soal itu,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, khususnya Disnakertrans, memastikan kembali data ketenagakerjaan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk lembaga statistik. Pendataan tersebut perlu mencakup jumlah penduduk usia produktif, lulusan setiap tahun, angka pengangguran, hingga jumlah tenaga kerja yang berhasil terserap di dunia kerja.
“Pendataan ini harus dipastikan lagi. Berapa jumlah tenaga produktif kita, berapa lulusan setiap tahun, dan berapa yang terserap oleh lapangan kerja? Semua harus jelas,” katanya.
Ahmad juga menyoroti keberadaan pengangguran setengah terbuka yang dinilai perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya, pemerintah harus memiliki gambaran utuh mengenai kondisi ketenagakerjaan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Selain pendataan, ia menilai program job fair yang dilaksanakan pemerintah daerah merupakan langkah positif. Namun, program tersebut perlu dikembangkan lebih masif agar mampu menjangkau lebih banyak pencari kerja.
Pemerintah, lanjutnya, juga harus mengetahui kebutuhan tenaga kerja dari sektor industri dan dunia usaha, termasuk kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar. Ia tidak menampik kemungkinan masih terdapat persoalan kompetensi tenaga kerja lokal, baik dari sisi soft skill maupun hard skill. Meski demikian, peningkatan keterampilan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dunia kerja.
“Job fair saya kira bagus, tetapi harus dikembangkan lebih masif. Kita juga harus tahu kebutuhan industri, berapa tenaga kerja yang diserap, dan apakah keterampilan tenaga kerja kita sesuai dengan kebutuhan pasar,” ujarnya.
Sorotan lain yang disampaikan Ahmad adalah informasi yang menyebut sekitar 10.000 warga Lombok Tengah mendaftar menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setiap tahun, dengan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama.
Menurutnya, informasi tersebut perlu diverifikasi melalui data resmi dan dijadikan bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah, terutama terkait kemampuan menyediakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat di daerah sendiri.
“Kalau benar data itu, saya kira ini menjadi warning bagi kita. Artinya, pemerintah daerah harus lebih memacu diri untuk memastikan rakyatnya bisa bekerja dan makan di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Ahmad mengatakan, bekerja ke luar negeri memang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, pemerintah daerah tetap harus memastikan tersedianya kesempatan kerja yang layak di dalam daerah sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk membangun kehidupan tanpa harus meninggalkan kampung halaman.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa bekerja lintas negara juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi melalui perlindungan pekerja migran yang memadai.
Ahmad menegaskan, Fraksi NasDem DPRD Lombok Tengah mendukung langkah konkret pemerintah daerah untuk memperbaiki pembangunan. Meski demikian, ia meminta persoalan pengangguran tidak tenggelam di balik capaian penurunan kemiskinan maupun besarnya investasi yang masuk.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka kemiskinan yang menurun atau bertambahnya proyek investasi. Pemerintah juga harus mampu membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar membuka lapangan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat Lombok Tengah.
