Lombok Tengah | LombokFokus.com — H. M. Holidi Alwi yang baru mendapat amanah sebagai Kepala Seksi Pondok Pesantren (Kasi Pontren) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan pembinaan pondok pesantren, terutama dalam proses perizinan dan pengecekan kondisi lembaga di lapangan.
Komitmen tersebut disampaikan Holidi setelah dirinya dilantik dalam jajaran pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia memastikan amanah baru tersebut akan dijalankan dengan mengedepankan kehati-hatian, koordinasi, serta pengecekan langsung terhadap kondisi pesantren.
Langkah tersebut sejalan dengan arah pembenahan tata kelola pondok pesantren yang didorong Kanwil Kemenag NTB. Kepala Kanwil Kemenag NTB H. Zamroni Aziz sebelumnya menyampaikan pentingnya evaluasi terhadap pesantren, termasuk dalam proses pendirian dan perizinan, agar keberadaan lembaga benar-benar memenuhi ketentuan dan mampu memberikan layanan pendidikan yang baik bagi para santri.
Zamroni juga menyampaikan adanya moratorium sementara terhadap izin pendirian pondok pesantren baru di NTB sebagai bagian dari upaya melakukan evaluasi dan mengefektifkan pesantren yang telah ada. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pesantren di daerah.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Lombok Tengah H. Lalu Syahdi juga terus mendorong penguatan koordinasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi santri.
Dalam konteks tersebut, Holidi mengatakan pihaknya akan menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang dipercayakan kepadanya. Ia menilai pengawasan terhadap pesantren tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, tetapi harus dibarengi dengan pengecekan kondisi nyata di lapangan.
“Kami akan sangat selektif dengan keputusan-keputusan yang ada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah-sudah. Itu terkait dengan izin baru maupun perpanjangan,” ujarnya, Selasa (8/9).
Menurut dia, setiap pengajuan perizinan, baik izin baru maupun perpanjangan, akan menjadi perhatian. Kemenag akan melakukan survei untuk memastikan data administrasi yang diajukan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Kami akan turun ke bawah, mengecek kondisi di bawah. Jangan sampai ada perkembangan, kita tidak turun dan tidak tahu kondisi di bawah,” katanya.
Holidi menegaskan pengecekan langsung tersebut merupakan bagian dari langkah preventif. Dalam pelaksanaannya, ia akan berkoordinasi dengan Kepala Kemenag Lombok Tengah maupun jajaran Kanwil Kemenag NTB.
“Ketika kami turun, kami akan koordinasi dengan Kepala Kantor. Jadi kita turun supaya preventif mungkin,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Kemenag Lombok Tengah juga akan melakukan pengecekan ke wilayah Marong. Tim akan melihat kondisi terkini di lokasi, termasuk memastikan apakah masih terdapat aktivitas pesantren, penerimaan santri maupun kegiatan lainnya.
“Besok kami akan turun ke sana, mengecek apakah masih ada kegiatan, maksudnya penerimaan dan segala macam. Kami akan cek besok ke Marong,” jelasnya.
Ia mengatakan hasil pengecekan tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk apabila diperlukan pembinaan maupun sosialisasi kepada pihak pesantren.
Holidi menegaskan fungsi pengawasan yang dijalankannya tidak hanya berorientasi pada pemberian izin, tetapi juga bagaimana memastikan pondok pesantren dapat menjalankan aktivitas pendidikan dan pembinaan santri sesuai dengan ketentuan.
Karena itu, program pembinaan dan sosialisasi terhadap pondok pesantren juga menjadi bagian dari perhatian dalam menjalankan tugas barunya.
“Program pembinaan, program sosialisasi mungkin. Nanti akan ada pembinaan secara keseluruhan dulu dari wilayah. Kami tunggu jadwal di situ,” katanya.
Ia memastikan koordinasi dengan pimpinan Kemenag Lombok Tengah dan Kanwil Kemenag NTB akan terus dilakukan dalam menjalankan program di bidang pondok pesantren.
“Kami tetap akan konsultasi dengan Kepala Kantor maupun dengan yang di wilayah,” pungkasnya.
