Lombok Tengah | Lombok Fokus — Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Lombok Tengah, Muhammad Ihsan, turun langsung memantau proses pembenahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya ditutup sementara karena belum memenuhi standar.
Pemantauan lapangan yang dilakukan pada Senin (6/4/2026) tersebut menyasar puluhan titik dapur pelayanan gizi yang tersebar di 12 kecamatan. Langkah ini menegaskan peran aktif Korwil BGN Lombok Tengah dalam memastikan seluruh mitra menjalankan perbaikan secara nyata, bukan sekadar administratif.
“Kami turun langsung untuk memastikan proses pembenahan benar-benar berjalan di lapangan. Ini penting agar semua mitra SPPG memenuhi standar fasilitas sesuai SOP,” tegas Ihsan.
Dalam pemantauan itu, Korwil BGN Lombok Tengah menitikberatkan pada pembenahan fasilitas utama, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi syarat mutlak operasional.
Dari hasil monitoring, sejumlah mitra SPPG mulai menunjukkan progres dengan melakukan pemasangan IPAL dan pengurusan SLHS. Meski demikian, masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu segera dilengkapi.
“Kami ingin memastikan ada komitmen dan keseriusan dari seluruh mitra. Sudah ada yang mulai berbenah, tapi masih ada yang perlu didorong agar memenuhi standar BGN,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemantauan akan terus dilakukan secara berkala hingga seluruh SPPG dinyatakan siap beroperasi kembali. Hal ini penting agar layanan pemenuhan gizi kepada masyarakat tidak terganggu dalam jangka panjang.
Namun demikian, Ihsan menegaskan bahwa kewenangan pembukaan kembali SPPG berada di tingkat pusat. Pihaknya hanya melakukan verifikasi dan pelaporan hasil di lapangan.
“Hasil pemantauan sudah kami laporkan melalui sistem. Nanti BGN pusat yang akan menilai dan menentukan SPPG mana yang sudah layak beroperasi kembali,” tandasnya.
Dengan pengawasan langsung dari Korwil BGN Lombok Tengah, diharapkan seluruh mitra SPPG dapat mempercepat pembenahan dan memenuhi standar, sehingga pelayanan gizi bagi masyarakat dapat kembali berjalan optimal dan tepat sasaran.
