LOMBOK FOKUS – Menanggapi pandangan sejumlah akademisi yang menilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2026 berpotensi mandek jika tidak direformasi, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sudirsah Sujanto, menegaskan bahwa proses penyusunan dan penetapan APBD telah melalui tahapan yang ketat dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Sudirsah menjelaskan bahwa APBD tidak dapat langsung dieksekusi begitu saja. Sebelum diberlakukan, seluruh item belanja terlebih dahulu dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah proses evaluasi tersebut, hasilnya kemudian dibahas bersama DPRD hingga akhirnya ditetapkan melalui rapat paripurna.
“APBD ini melalui proses panjang. Ada evaluasi dari Kemendagri, kemudian dibahas bersama DPRD sampai ditetapkan secara paripurna. Jadi tidak bisa dikatakan disusun secara terburu-buru,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Kemendagri juga memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi NTB, salah satunya terkait kedisiplinan waktu dalam pembahasan APBD setiap tahunnya. Catatan tersebut, menurut Sudirsah, menjadi bahan evaluasi penting agar proses pembahasan APBD ke depan dapat dilakukan lebih tepat waktu.
“Jika pembahasan tidak tepat waktu, dampaknya bisa dirasakan di berbagai sektor, terutama infrastruktur yang sering kali terlambat dieksekusi,” katanya.
Lebih lanjut, Sudirsah menuturkan bahwa berbagai program prioritas telah dimuat dalam APBD, di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan sektor pariwisata agar semakin mendunia. Oleh sebab itu, pembahasan APBD dilakukan secara paripurna agar pelaksanaannya dapat segera berjalan.
Ia berharap pelaksanaan APBD dapat dimulai sejak awal tahun sehingga tidak menghambat program pembangunan lainnya. “Januari ini sudah mulai dieksekusi, sekitar pertengahan Januari,” jelasnya.
Sudirsah pun optimistis APBD 2026 akan menjadi APBD yang sehat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. “Semoga seluruh harapan dan kebutuhan masyarakat bisa terjawab melalui APBD 2026,” pungkasnya.
