220 Pegawai Honor Pemprov NTB Formasi Tahun 2019 Diangkat Menjadi PPPK

220 Pegawai Honor Pemprov NTB Formasi Tahun 2019 Diangkat Menjadi PPPK
Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi menyerahkan SK pengangkatan ke PPPK lingkup Pemprov NTB

LOMBOK FOKUS | Sebanyak 220 pegawai Pemprov NTB diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2019. Dari 220 orang tersebut, 202 orang diantaranya adalah guru dan 18 orang penyuluh pertanian. 

Sabolah

Penyerahan SK PPPK terhadap 220 pegawai tersebut di lakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.,  di Gedung Graha Bhakti Praja, Kamis (18/2).

Sekda mengatakan dengan pengangkatan PPPK yang sebagian besar adalah tenaga pendidik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan Indeks Prestasi Manusia. 

“IPM kita masih belum menggembirakan. Pemerintah provinsi berharap banyak dari kekuatan baru ASN PPPK untuk bekerja optimal memberikan yang terbaik”, ujar Lalu Gita Ariadi, di Graha Bhakti Praja, Kamis (18/02). 

Sebagai pendidik, para pegawai PPPK ini juga dapat berbuat banyak bagi masyarakat dalam pemberantasan buta huruf, angka putus sekolah dan komponen penilaian IPM lainnya. Selain itu mereka juga diharapkan dapat berperan sebagai edukator dalam banyak hal terkait program-program pemerintah.

Oleh karena itu di masa pandemi ini, edukasi tentang Covid-19 juga menjadi tanggung jawab mereka agar seluruh upaya pemerintah dalam penanganan pandemi mendapatkan dukungan masyarakat. 

Lebih jauh, Sekda menyampaikan IPM NTB yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Desember 2020, meski naik dari tahun 2019 sebesar 68,25 dari 68,14, namun masih berada di urutan 29 dari 34 provinsi. Hal ini, seperti dikatakan Sekda dapat menghambat pembangunan termasuk dalam hal pemahaman masyarakat tentang pandemi karena tingkat pendidikan yang rendah. 

Terlebih dengan akan mulai berlakunya Instruksi Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro pada Sabtu, 20 Februari besok. Sembilan instruksi Gubernur terkait penanganan Covid -19 tersebut harus dipahami dengan baik oleh masyarakat. 

READ  Gubernur NTB Dukung Penuh Penyusunan Buku “Citra Daerah Sumbawa Dalam Arsip”

“Ini berlaku lebih tegas bagi ASN dalam menegakkan protokol kesehatan agar menjadi contoh masyarakat”, tegas Sekda. 

Ia menekankan, jika penanganan Covid-19 belum juga berdampak pada turunnya angka kasus baru maupun perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi, maka kegiatan pembangunan terutama anggaran produktif dapat terserap hanya untuk membiayai penanganan Covid -19 serta menyisakan anggaran rutin operasional birokrasi. 

Begitupula dengan syarat  menyerahkan tanaman dalam bentuk Tabulapot bagi PPPK adalah upaya menyelamatkan lingkungan. Bencana yang terjadi jangan sampai menghabiskan anggaran untuk penanganan korban bencana namun harus dapat dicegah dengan bersama sama mendukung visi NTB Asri dan Lestari maupun NTB Sehat dan Cerdas. 

” Pemerintah terus berupaya agar pembangunan dan kesejahteraan tetap terwujud saat menghadapi situasi sulit seperti sekarang”, tutup Sekda. (Red)

www.lombokfokus.com

Facebook

Sabolah

Tinggalkan Balasan

Subscribe for notification