JAKARTA –United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menggelar dialog kebijakan tingkat tinggi dalam rangka peluncuran Human Development Report (HDR) 2025, bertajuk “A Matter of Choice: People and Possibilities in the Age of AI”. Acara ini diselenggarakan di Jakarta dan menghadirkan diskusi mendalam tentang bagaimana kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Peluncuran HDR 2025 secara global pada Mei lalu menyoroti perlambatan kemajuan pembangunan manusia dan melebaranya kesenjangan antara negara-negara dengan indeks pembangunan tinggi dan rendah. Namun di sisi lain, laporan ini juga menggarisbawahi potensi AI sebagai alat inovatif untuk mempercepat kemajuan dan membuka peluang baru di berbagai sektor.
Deputi Menteri Bidang Perekonomian dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, menyatakan bahwa kunci utama dalam menghadapi era AI adalah regulasi dan kebijakan yang inklusif. “AI bukanlah gelombang inovasi disruptif pertama, dan juga bukan yang terakhir. Sejarah telah membuktikan bahwa transformasi teknologi harus dikelola secara adil dan adaptif. Karenanya, Indonesia mengembangkan strategi AI nasional yang merefleksikan nilai dan kebutuhan kita,” ujarnya.
Dialog ini dihadiri lebih dari 60 peserta dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, pemuda, hingga mitra pembangunan. Diskusi difokuskan pada tiga tema besar: pemanfaatan AI untuk pembangunan inklusif, etika dan tata kelola AI, serta masa depan pekerjaan dalam era digital.
Sujala Pant, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, menegaskan pentingnya pendekatan yang berpusat pada manusia. “AI harus kita lihat bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai tanggung jawab. Kita perlu memastikan bahwa transformasi digital ini menghasilkan manfaat yang adil dan merata bagi semua,” ujarnya.
Laporan HDR 2025 menunjukkan bahwa Indonesia kini berada di peringkat ke-113 dari 193 negara, naik satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan skor IPM 0,728—masuk dalam kategori pembangunan manusia tinggi. Capaian ini didukung oleh peningkatan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.
Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi contoh global dalam pemanfaatan AI, mengingat populasi mudanya yang melek teknologi serta infrastruktur digital yang berkembang pesat. Untuk memaksimalkan potensi ini, dialog menekankan pentingnya memperluas akses digital yang merata, meningkatkan literasi digital, serta membangun kerangka etis dan regulatif untuk pemanfaatan AI yang aman dan bertanggung jawab.
Dalam diskusi, para peserta juga menyoroti potensi AI untuk merevolusi pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Namun, ada kekhawatiran bahwa sistem AI global masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai dari negara-negara dengan IPM tinggi, yang belum tentu selaras dengan konteks sosial-budaya Indonesia. Isu masa depan pekerjaan juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait kebutuhan peningkatan keterampilan bagi pekerja muda dan informal agar mampu bersaing di pasar kerja berbasis AI.
Hasil survei global UNDP tentang AI dan pembangunan manusia, yang mencakup 21 negara termasuk Indonesia, memperlihatkan adanya optimisme luas terhadap AI, namun juga mengungkap kekhawatiran akan kesenjangan akses, lemahnya regulasi, dan potensi marginalisasi sosial. Laporan ini menyerukan perubahan dalam pembuatan kebijakan, dengan menempatkan inklusi, akuntabilitas, dan ketahanan jangka panjang sebagai prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa AI harus dikembangkan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. “AI yang tidak berpusat pada manusia adalah AI yang gagal. Teknologi harus berpijak pada keadilan, persatuan, dan kebenaran—memberdayakan manusia, bukan menggantikannya,” tegasnya.
Laporan Pembangunan Manusia 2025 dapat diakses melalui: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2025
