Scroll untuk baca artikel
Berita

UIN Mataram Gandeng Vertical Rescue Indonesia, Gelar Sekolah Vertical Rescue NTB 2026

×

UIN Mataram Gandeng Vertical Rescue Indonesia, Gelar Sekolah Vertical Rescue NTB 2026

Share this article

Mataram – Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram resmi menjalin kerja sama strategis dengan Vertical Rescue Indonesia dalam rangka pelaksanaan Sekolah Vertical Rescue Tahun 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 025/VRINTB/01/2026 yang berlangsung pada Jumat, 16 Januari 2026, di Kota Mataram.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Mataram, Prof. Dr. H. Jumarim, M.H.I., bersama Koordinator Vertical Rescue Indonesia Regional NTB, Raisin Hamdi. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret kedua belah pihak dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang penyelamatan vertikal dan penanggulangan kedaruratan.

IKLAN
Example 120x600

Melalui kerja sama tersebut, UIN Mataram memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi halaman depan Gedung Auditorium UIN Mataram sebagai pusat kegiatan dan lokasi latihan. Kampus juga menyediakan ruang ibadah, akses persiapan panitia, koordinasi lokasi parkir, serta dukungan administratif berupa pencantuman logo UIN Mataram dan pengesahan sertifikat serta piagam peserta.

Wakil Rektor III UIN Mataram, Prof. Dr. H. Jumarim, M.H.I., menegaskan bahwa kolaborasi ini mencerminkan peran aktif perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana seperti NTB.
“UIN Mataram berkomitmen tidak hanya melahirkan lulusan unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan kepedulian sosial. Pelatihan vertical rescue ini sangat relevan dengan kondisi NTB. Kami berharap kegiatan ini melahirkan relawan dan tenaga terlatih yang siap membantu masyarakat dalam situasi darurat,” ujarnya.

Senada dengan itu, Rektor UIN Mataram menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan Vertical Rescue Indonesia. Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi dan organisasi profesional merupakan langkah penting dalam memperluas dampak pengabdian kampus kepada masyarakat.
“Kerja sama ini sejalan dengan visi UIN Mataram sebagai pusat pengembangan keilmuan yang responsif terhadap persoalan sosial dan kebencanaan. Sekolah Vertical Rescue diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelatihan teknis, tetapi juga wadah pembentukan karakter, jiwa kemanusiaan, dan semangat kolaborasi bagi mahasiswa serta masyarakat NTB,” ungkapnya.

Sementara itu, Vertical Rescue Indonesia bertanggung jawab penuh atas aspek teknis dan operasional kegiatan, termasuk penyediaan instruktur profesional, materi pelatihan, serta publikasi kegiatan dengan tetap mencantumkan identitas UIN Mataram sebagai mitra resmi. Pihak penyelenggara juga akan mengundang perwakilan UIN Mataram untuk memberikan sambutan dalam rangkaian kegiatan.

Sekolah Vertical Rescue NTB 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dan akan diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi teknis, kesiapsiagaan, dan profesionalisme peserta dalam menghadapi situasi kedaruratan dan bencana, sekaligus memperkuat peran UIN Mataram dalam pengabdian kepada masyarakat.

Example 120x600
Example 120x600
Ahmad Amrullah Desak Polisi dan BGN Bongkar Tuntas Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG di Lombok Timur LOMBOK TIMUR – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, mendesak aparat penegak hukum bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan dan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Menurut Ahmad Amrullah, penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang yang diduga terlibat. Ia meminta penyidik membongkar seluruh jaringan yang diduga berperan dalam praktik tersebut, mulai dari pihak yang merekrut korban, penghubung, penerima aliran dana hingga aktor intelektual yang berada di balik dugaan penipuan tersebut. “Kami mendesak Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan Badan Gizi Nasional untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Siapa pun yang terlibat harus diungkap. Jika memang ada jaringan yang bekerja secara terorganisir, maka seluruh rantainya harus dibongkar dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ahmad Amrullah, Selasa (2/6/2026). Ia menilai munculnya praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai transaksi yang fantastis menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan program pemerintah. “Yang menjadi perhatian serius adalah adanya masyarakat yang dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika ada pihak yang menjual pengaruh, menjanjikan akses, atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu untuk memperoleh keuntungan, maka itu merupakan bentuk penyesatan yang harus ditindak tegas,” ujarnya. Ahmad juga menyoroti pernyataan BGN yang mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan terstruktur dalam praktik penjualan titik SPPG yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Lombok Timur. “Kalau memang ada indikasi keterlibatan kelompok yang terorganisir, maka aparat harus bergerak lebih jauh. Telusuri aliran dananya, telusuri komunikasinya, telusuri siapa yang merekrut korban dan siapa yang menikmati hasil dari praktik tersebut. Publik berhak mengetahui siapa saja yang bermain di belakang kasus ini,” katanya. Menurutnya, perkara tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi para korban, tetapi juga mencoreng citra Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional. “Kasus ini telah menjadi perhatian publik nasional dan tentu mencoreng nama Kabupaten Lombok Timur. Kita tidak ingin daerah ini dikenal karena praktik-praktik penipuan yang memanfaatkan program pemerintah. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujarnya. Sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan mekanisme pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan masyarakat luas. “Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jangan sampai ada ruang yang memungkinkan oknum tertentu menjual harapan kepada masyarakat dengan iming-iming akses terhadap program pemerintah. Semua proses harus transparan, memiliki mekanisme yang jelas, dan dapat diawasi oleh publik,” katanya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat atau institusi tertentu dan menawarkan kemudahan memperoleh proyek, bantuan, maupun akses program pemerintah dengan imbalan sejumlah uang. “Masyarakat harus berhati-hati. Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan sesuatu di luar prosedur resmi. Tidak boleh ada pihak yang menjadikan proses pengajuan, verifikasi, maupun pelaksanaan program pemerintah sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya. Ahmad menegaskan bahwa yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap secara transparan sehingga masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. “Kami mendukung langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun yang dibutuhkan publik adalah keberanian untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Ungkap seluruh jaringan yang terlibat, buka seterang-terangnya kepada masyarakat, dan pastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di Lombok Timur maupun daerah lain,” pungkasnya. Dugaan Penipuan Rp950 Juta per Titik Sebelumnya, Badan Gizi Nasional bersama Polres Lombok Timur tengah menangani dugaan penipuan terkait jual beli titik lokasi SPPG di Kabupaten Lombok Timur. Dalam kasus tersebut, satu titik lokasi dapur MBG diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp950 juta. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyebut kasus itu bermula dari laporan masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan proses verifikasi program MBG. Modus yang digunakan yakni mengaku memiliki relasi dengan pejabat atau orang dalam BGN serta menunjukkan bukti kedekatan untuk meyakinkan korban. Polres Lombok Timur menerima laporan masyarakat sejak 16 Februari 2026 dan meningkatkan status perkara ke tahap penyelidikan pada 21 Mei 2026. Terlapor berinisial S diduga menjanjikan titik lokasi dapur MBG beserta fasilitas yang diklaim akan segera beroperasi. Kasus serupa sebelumnya juga terungkap di Batam dan Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelusuran, BGN mengindikasikan adanya praktik yang dilakukan secara terorganisir. Dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan tertentu saat ini masih didalami bersama aparat penegak hukum guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Berita

LOMBOK TIMUR – Sekretaris…