Verification: 27a3a887773ff714

Terindikasi Data BPNT Desa Pengembur Tidak Sesuai Fakta di lapangan, KTD, FORMAS, Hingga Semua Kadus Tidak Terima..!!

  • Bagikan
Sabolah
Terindikasi Data BPNT Desa Pengembur Tidak Sesuai Fakta di lapangan, KTD, FORMAS, Hingga Semua Kadus Tidak Terima..!!

Lombok Tengah, lombokfokus.com – Rapat koordinasi bantuan BPNT pada hari Jumat, 28 Juni 2019 yang berlangsung di aula kantor desa pengembur, membahas tentang simpang-siur data bantuan untuk masyarakat kurang mampu.

Dalam rapat tersebut turut hadir kepala desa, sekertaris desa, ketua BPD, Dan tim dinas sosial lombok tengah dan semua kepala dusun se desa pengembur, ketua remaja masjid desa pengembur dan ketua Karang taruna desa pengembur.

BANK NTB Syariah

Dalam hal ini yang pertama disampaikan oleh kepala desa pengembur Moh. Sultan adalah ” bahwa banyak sekali masyarakat yang layak dapat bantuan tapi tidak pernah dapat bantuan, namun akan kita data ulang terkait hal ini” Ungkapnya.

Kemudian yang di sampaikan oleh petugas dinas sosial (Sarif ) bahwa ” data yang kami terima langsung dari pusat, karena yang mendata waktu itu adalah  kadus dusun tawah, desa pengembur, yakni saudara (Sariawan)” Tandasnya.

Suasana forum mulai memanas ketika mendengar komentar Ketua Forum Remaja Masjid (FORMAS) Desa Pengembur ( Lalu Mustar ) ” Secara peraturan petugas itu seharusnya memilih secara detail siapa dari masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan tersebut” Tandasnya, dengan nada bicara tinggi.

Selanjutnya komentar semakin memanas ketika Kadus Dusun Senang Arifin menyampaikan, ” Saya kurang setuju dengan data yang hari ini digunakan untuk menyalurkan bantuan BPNT. ini merupakan bentuk penindasan bagi masyarakat kami karena data yang dulunya berjumlah 36 yang dapat tapi kok kenapa sekarang hanya 11 orang yang dapat. Ini kan lucu.” tandasnya.

” Data ini bisa dirubah tapi sekali 6 bulan yakni januari-juni dan mohon semua masyarakat dan para kadus untuk bersabar. Insya Allah akan dirubah ” Ungkap Ketua BPD Samsudin, mencoba menenangkan peserta rapat.

READ  Pesawat Polri CN-295 Disemprotkan Desinfektan Oleh Tim GEGANA NTB

Tensi forum rapat kembali naik oleh komentar pedas dari Kadus Musun,
” Sudah jelas kami dari kepala dusun selalu mengadu dan mengkonfirmasi bagaimana caranya untuk merubah data, karena data yang sudah masuk ini beberapa rapat, dari rapat-rapat tahun ketahun katanya bisa dirubah, namun sampai saat ini kok tidak bisa dirubah, jadi kami dibawah itu bingung bagaimana caranya. jadi Apakah itu data dari atas memang tidak bisa dirubah atau bagaimana? kalau memang ada solusinya mohon petunjuk dari pemerintah pusat maupun dinas sosial atau petugas dinas sosial yang terjun lapangan” Tandas Sahman.

Kemudian saudara Sarif selaku petugas Dinas Sosial Lombok Tengah kembali berkomentar ” Bahwa ada satu orang yang direkomendasikan oleh dinas sosial pusat untuk mendata, namun kenapa hasilnya seperti ini ya karena kemarin itu mungkin sibuk dengan pilpres ” imbuhnya.

Lanjut kadus musun mengeluhkan bahwasannya ” kita tidak pernah di data kami kepala dusun tidak pernah didatangi oleh utusan dari dinas sosial.” Keluhnya.

Kadus perigi, H. Abdurahim juga menambahkan  “data yang selama ini saya tidak pernah tau, cuma hari ini diberikan data, lalu ia menambahkan ini ada apa kok banyak nama yang dobel dan uangnya kemana, dan kalau doubel lalu uangnya kemana” tandasnya.

“Yang layak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini memiliki kategori sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun data yang saya lihat ada beberapa menyimpang dari kategori tersebut. Data yang terbaru dikemanakan? Bagaimana petugas berkerja ketika terjun lapangan untuk mendata masyarakat yang layak mendapatkan bantuan ini, siapa yang mendata? Kalau memang pernah terjun ke kapangan untuk mendata kenapa hasilnya seperti ini “.kata ketua Karang Taruna Desa Pengembur ( Muhamad Sadli ).

READ  Pengaruh KEJIWAAN terhadap GAME ONLINE

“Kalau sudah datanya seperti ini berarti ini terindikasi tidak terjun lapangan dan tidak berkoordinasi dengan kepala dusun setempat atau dengan pemerintah desa” Tambahnya.

Suasana panas rapat tidak bisa terbendung lagi ketika Ketua Karang Taruna Desa Pengembur Menegaskan akan  mengusut Masalah ini sampai ke akarnya, karena banyak sekali kepala dusun- kepala dusun yang tidak tau bahwa petugas itu kapan terjun kelapangan untuk mendata.

“Jika kita merucut ke Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai bahwa bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Sudah sangat jelas juga yang layak mendapatkan bantuan adalah orang miskin dan lain sebagainnya. Kalau peraturan itu benar-benar di indahkan maka tidak ada satupun orang miskin yang akan ketinggalan” Tutup Muhamad sadli dengan nada geram, karena kecewa oleh data simpang-siur yang menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakatnya.

Sementara pihak terkait yakni saudara Kariawan selaku Kadus Tawah belum bisa menjelaskan kasus ketimpangan data tersebut .

Dilansir dari http://sasakpedia.com

www.lombokfokus.com

Facebook

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Subscribe for notification
Refleksi HANI, Wartiah dan Rumah Aspirasi Gelar Loma Video Kreatif Mantan Wakil Gubernur NTB Wafat Aksi Joget Tiktok di Lombok Viral