Kamis, 20 Februari 2025 menjadi hari bersejarah bagi Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.Si., yang populer dengan sebutan Iqbal-Dinda, saat resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan visi besar “NTB Makmur Mendunia”, keduanya memulai babak baru kepemimpinan daerah dengan tantangan sekaligus harapan yang tidak ringan.
Menjabat sebagai kepala daerah berarti siap menjalankan amanat konstitusi, mengimplementasikan RPJMD 2025–2029 sebagai kristalisasi visi tersebut, serta mengelola dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Provinsi NTB dengan dua pulau besarnya—Lombok dan Sumbawa—memiliki karakter multikultural, religius, dan penuh tradisi toleransi yang menjadi modal sosial penting dalam setiap transisi kepemimpinan.
Tulisan ini secara sadar mengambil sudut pandang berbeda dari berbagai diskursus publik yang berkembang terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Iqbal-Dinda. Fokusnya adalah mendeskripsikan capaian positif berbasis data dan fakta sepanjang 2025 yang diyakini telah menjadi pondasi kuat bagi kebangkitan optimisme menuju kesejahteraan NTB dalam lima tahun ke depan.
Efisiensi Anggaran, Meritokrasi, dan Tantangan Kinerja
Salah satu variabel utama dalam pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran melalui APBD. Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berdampak signifikan pada dana transfer daerah.
Iqbal-Dinda menunjukkan pemahaman strategis sebagai representasi pemerintah pusat di daerah dalam menyikapi kebijakan efisiensi yang menjadi bagian dari penataan fokus alokasi anggaran nasional. Kebijakan tersebut direspons melalui penataan birokrasi, penerapan sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan, serta langkah strategis berupa perampingan organisasi melalui perubahan Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.
Langkah efisiensi tentu bukan perkara mudah. Di satu sisi, janji politik harus direalisasikan; di sisi lain, roda birokrasi dan pelayanan publik wajib tetap berjalan optimal. Tantangan semakin berat karena ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru sangat tinggi.
Harus diakui, kebijakan penataan struktur, meritokrasi, hingga pembenahan BUMD dan Bank Milik Daerah menuai kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Namun secara objektif, output kebijakan tersebut menunjukkan arah yang tepat dalam memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel.
Membangun Pondasi Kolaborasi Sektoral dan Antarlevel Pemerintahan
Capaian kinerja pembangunan tahun 2025 menunjukkan sinyal positif. Angka kemiskinan NTB tercatat menurun dari 11,91% menjadi 11,78%. Penurunan ini sejalan dengan kenaikan PDRB per kapita yang mencapai sekitar Rp33,67 juta.
Penurunan kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Tantangan ke depan adalah memastikan masyarakat yang telah keluar dari garis kemiskinan tidak kembali terjerumus. Hal ini membutuhkan kebijakan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari kemampuan Iqbal-Dinda dalam melakukan orkestrasi kebijakan lintas level pemerintahan—Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ke depan, diharapkan Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat semakin memperluas akses kesejahteraan.
Kolaborasi juga terlihat pada penguatan pembangunan desa melalui Program Desa Berdaya dengan target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.
Pertumbuhan Ekonomi dan Diversifikasi Sektor
Secara ekonomi, NTB sempat mengalami kontraksi minus 1,47% pada awal 2025 akibat tekanan sektor tambang. Namun pada paruh kedua tahun, ekonomi bangkit dengan pertumbuhan 12,49%, sehingga secara agregat tahunan tumbuh positif 3,22%.
Meski belum mencapai target RPJMD sebesar 6%, capaian tersebut perlu dibaca secara komprehensif, terutama karena sektor non-tambang menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 123 menjadi 128, seiring lonjakan produksi padi dari 1,45 juta ton menjadi 2 juta ton. NTB terus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Potensi 1,3 juta sapi menjadikan NTB sebagai salah satu penyangga utama kebutuhan daging nasional.
Program Hilirisasi Unggas Nasional di Sumbawa senilai Rp1,3 triliun, serta potensi perikanan dan kelautan kawasan Samota yang mencapai Rp15 triliun, menunjukkan arah diversifikasi ekonomi yang semakin kuat dan berkelanjutan.
Penguatan sektor hulu pangan ini berdampak luas, termasuk pada komitmen penurunan angka stunting yang saat ini diproyeksikan 16,4%, dengan target nasional 14%.
Sektor jasa juga menunjukkan tren positif, dengan kenaikan occupancy rate perhotelan sebesar 30,94% dan peningkatan penumpang udara sebesar 10,60%. Ini menandakan pemulihan dan penguatan sektor pariwisata serta mobilitas ekonomi.
Infrastruktur dan Dukungan Politik
Keberhasilan pengelolaan ekonomi tentu bertumpu pada infrastruktur yang memadai—jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, pasar, dan pusat distribusi. Sinkronisasi program antara APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota menjadi langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efektivitas pembangunan.
Secara politis, sepanjang 2025 pemerintahan Iqbal-Dinda juga memperoleh dukungan positif dari lembaga legislatif, yang menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan percepatan program prioritas.
Penutup
Sebagaimana manusia pada umumnya, setiap pemimpin tentu memiliki kekuatan dan kelemahan. Kritik dan harapan yang bergema dari ujung timur Pulau Sumbawa hingga barat Pulau Lombok adalah tanda kepedulian rakyat terhadap masa depan daerahnya.
Namun satu hal yang patut dicatat: dalam satu tahun pertama, Iqbal-Dinda telah meletakkan pondasi penting—tata kelola yang lebih efisien, birokrasi berbasis merit, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan ekonomi non-tambang.
Pondasi inilah yang menjadi titik tolak menuju NTB Makmur Mendunia.
Kita doakan bersama semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kepemimpinan Iqbal-Dinda dan seluruh masyarakat NTB dalam menapaki perjalanan pembangunan lima tahun ke depan.
Oleh: Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., S.I.P.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB
