Lombok Tengah, – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar hearing terkait dugaan praktik mafia dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dalam hearing yang berlangsung pada Kamis, 18 September 2025, di Aula DPRD Loteng, Ketua Umum GMPRI NTB, Rindawanto Evendi, membeberkan sejumlah temuan yang mencurigakan terkait distribusi program MBG ini.
Hearing yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Loteng, Wirman Hamzani, berjalan lancar. Hamzani menegaskan agar setiap kepala dinas yang diundang hadir langsung dalam setiap rapat. “Besok-besok jika kepala dinas yang bersangkutan tidak hadir ketika kita undang, dan terus-terusan diwakili, kita jangan lanjutkan rapat sampai kepala dinasnya yang langsung hadir,” ujar Hamzani dengan nada kesal.
Saipul Muslim Tersangkut Dugaan Mafia MBG
Pemaparan dari Rindawanto Evendi mengungkapkan dugaan keterlibatan oknum DPRD Loteng, Saipul Muslim, dalam praktik mafia MBG. Menurut Rindhot, sapaan akrabnya, proses distribusi makanan MBG yang tidak sesuai dengan standar kualitas sangat mungkin terjadi akibat adanya potongan anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
“Ya wajar lah pemilik dapur memberikan makanan yang tidak sesuai kepada penerima manfaat, karena uangnya sudah disunat duluan. Pasti pemilik dapur mencari untung dan memikirkan bagaimana cara mengembalikan modalnya,” tegas Rindhot.
Lebih lanjut, GMPRI juga menyoroti ketidakberdayaan lembaga terkait, seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketenagakerjaan, yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan optimal. Dalam praktiknya, program MBG di Loteng diduga tidak diawasi dengan baik, sehingga kualitas makanan yang disalurkan sangat buruk, bahkan melebihi jam kerja tanpa penghitungannya sebagai lembur.
Tantangan untuk DPRD Loteng: Lebih Peka terhadap Aspirasi Rakyat
Rindawanto Evendi juga mengkritik sikap anggota DPRD Loteng yang menurutnya kurang peka terhadap aspirasi rakyat. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif harus lebih tanggap terhadap keluhan masyarakat yang menjadi korban dari penyalahgunaan program MBG ini.
“Lalu, apa tugas bapak ibu selaku wakil rakyat? Apakah terlalu asyik dengan fasilitas kursi empuk dan ruang ber-AC yang dihasilkan dari pajak rakyat? Mestinya Badan Kehormatan DPRD Loteng lebih peka dengan keluhan rakyat, panggil juga ada anggotanya,” ujar Rindhot dengan nada kesal.
GMPRI Akan Tempuh Jalur Hukum
Sebagai langkah selanjutnya, GMPRI menyatakan akan membawa dugaan mafia MBG ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti. Mereka berencana melaporkan praktik tersebut ke pihak berwenang guna memastikan adanya keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Hearing ini juga diharapkan dapat mendorong perubahan dalam pengawasan program MBG di Kabupaten Lombok Tengah, dengan harapan agar kualitas makanan yang diterima oleh masyarakat benar-benar bergizi dan sesuai dengan tujuan program tersebut.
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) terus berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama dalam program-program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. GMPRI berharap agar semua pihak yang terlibat dalam dugaan mafia MBG ini dapat segera ditindak dan program ini dapat berjalan dengan lebih transparan dan tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat Loteng.
