LOMBOK FOKUS – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menegaskan sikap tegas terhadap penanganan bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Melalui pernyataan resmi Pengurus Besar (PB) PMII, organisasi mahasiswa terbesar berbasis Islam tersebut menilai respon pemerintah tidak sejalan dengan besarnya dampak bencana yang terjadi.
PB PMII menyatakan bahwa skala kerusakan, tingginya jumlah korban jiwa, serta lumpuhnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di wilayah terdampak menunjukkan bahwa bencana ini telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. Karena itu, PB PMII menilai pemerintah pusat perlu segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Pemerintah Dinilai Tidak Tegas Menetapkan Status Bencana
Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro, menyebut pemerintah menunjukkan kerancuan dalam membaca situasi lapangan. Meski indikator skala bencana telah memenuhi kategori Bencana Nasional, pemerintah masih membatasi status pada skala wilayah.
“Sikap ambigu pemerintah memperlambat mobilisasi sumber daya yang diperlukan. Dalam penanganan bencana, kecepatan adalah kunci. Ketidaktegasan justru memperpanjang penderitaan masyarakat,” tegas Shofiyulloh.
PMII menilai keputusan pemerintah yang tidak segera menetapkan status darurat nasional menyebabkan terhambatnya koordinasi lintas lembaga serta lambatnya pengerahan personel dan logistik. Padahal, kerusakan infrastruktur vital seperti jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga akses energi sudah dalam kategori parah.
Lambannya Penanganan dan Dugaan Penutupan Informasi
PB PMII juga menyoroti lambannya respon pemerintah di lapangan. Berdasarkan laporan kader dan relawan PMII, masih banyak daerah terdampak yang belum tersentuh bantuan memadai.
Minimnya fasilitas evakuasi, koordinasi yang tidak terpadu, serta pendistribusian logistik yang tidak merata justru memperburuk kondisi para korban.
“Situasi ini memunculkan dugaan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menyampaikan kondisi faktual kepada publik. Dalam konteks bencana, transparansi adalah hal mutlak. Setiap informasi yang ditutup-tutupi hanya akan menghambat solidaritas nasional,” ujar PB PMII dalam rilisnya.
Organisasi ini menegaskan bahwa keselamatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan citra pemerintah.
Tuntutan PB PMII: Tetapkan Darurat Bencana Nasional
Melihat perkembangan situasi di Sumatera, PB PMII secara resmi mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan bencana ini sebagai Darurat Bencana Nasional. Penetapan tersebut akan membuka ruang mobilisasi personel dan sumber daya dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, hingga mitra internasional.
“Ini bukan hanya soal administrasi. Status nasional akan mempercepat penanganan bencana dan melibatkan seluruh potensi bangsa. Setiap keterlambatan berarti ancaman nyawa,” tegas PB PMII.
PMII Gerakkan Solidaritas Nasional
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, PB PMII melalui Lembaga Mitigasi dan Penanganan Bencana yang dipimpin Rico Andi Prastiawan akan mengkoordinasikan seluruh Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) di Indonesia untuk membuka posko bantuan serta melakukan penggalangan dana secara nasional.
Gerakan kemanusiaan ini tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, selimut, dan obat-obatan, tetapi juga layanan psikososial bagi para penyintas.
“PMII percaya bahwa penanganan bencana adalah amanah bersama. Solidaritas adalah kekuatan terbesar bangsa ini,” kata Shofiyulloh.
Seruan PB PMII
Di akhir pernyataan, PB PMII mengajak seluruh kader dan alumni di seluruh Indonesia untuk bergerak bersama, menunjukkan empati dan tanggung jawab kemanusiaan.
“Semoga bencana ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua untuk membangun negeri dengan kesigapan dan kepedulian,” tutup Ketua Umum PB PMII.
