Mataram – Pemerintah Kota Mataram beberapa waktu ini telah melakukan operasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan perdagangan sepanjang jalan di beberapa titik di Kota Mataram. Hal ini menimbulkan banyak komentar dari berbagai pihak.
Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Herman berkomentar bahwa, Pada dasarnya dirinya dan anggota Komisi sangat setuju dengan kota Mataram yang indah, rapi dan bersih namun dalam upaya mewujudkan hal tersebut jangan sampai ada unsur masyarakat yang terzolimi.
“Penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemkot Mataram melalui OPD terkait hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang humanis dan persuasif /, bagaimana pun masyarakat dalam hal ini para PKL juga butuh ruang usaha untuk menghidupi dan menyambung hidup keluarga mereka,” terang Herman.
Saat dikonfirmasi, Uun Pujianto selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram mengatakan, operasi penertiban PKL ini merupakan hajat pemerintah untuk menata Kota Mataram menjadi lebih baik.
Dirinya menjelaskan, operasi ini bukan hanya sekedar menertibkan, melainkan ada solusi yang akan diberikan kepada para PKL tersebut.
“Kami sedang menyusun draf zonasi kawasan untuk PKL, ada zona hijau, zona kuning dan zona merah,” terangnya.
Zona-zona tersebut adalah kelas-kelas kawasan yang boleh dan tidak boleh ditempati oleh PKL. Ia berharap, bulan depan rencana ini sudah terlaksana.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Ketua KNPI Kota Mataram, Tamhid menyayangkan tindakan pemerintah kota Mataram tersebut. Dirinya mengatakan, seharusnya pemerintah lebih bijak dan berhati-hati karena hal ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak khususnya PKL.
“Seharusnya bijaksana kota ini, sudah diajak diskusi apa belum para PKL atau asosiasi yang menaunginya seperti APLI, kenapa tidak dibalik saja, siapkan zonasi dulu baru lakukan penertiban, itu kan lebih bijak,” tuturnya.
Bung Tam, sapaan akrabnya meminta pemerintah Kota Mataram mengevaluasi kegiatan penertiban PKL yang dilakukan oleh gabungan beberapa stakeholder ini.
“Kegiatan ini harus dievaluasi, kedepankan kepentingan masyarakat bawah khususnya PKL, percuma kota ini indah tapi taraf hidup masyarakat rendah,” ungkapnya.
Senada dengan Plt. Ketua KNPI Kota, Abdul Madjid selaku Ketua APLI NTB juga menyayangkan tindakan pemerintah kota Mataram. Menurutnya, pemerintah kota seharusnya berdiskusi dan menerima saran dari APLI terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tersebut.
Karena hal ini sudah terlanjur terjadi, dirinya berharap, para eksekutor penertiban PKL ini tetap berlaku baik kepada para PKL.
“Harusnya PKL diajak diskusi, tapi karena sudah terjadi, kita mau bilang apa, tapi jika ada laporan yang merugikan PKL, kami akan bertindak,” ungkap Majid.
