Verification: 27a3a887773ff714
banner 120x600
banner 120x600
Hukrim  

Kuasa Hukum MA Sebut Ada Keterlibatan PPK dalam Kasus PT TKUC

Kuasa Hukum MA Sebut Ada Keterlibatan PPK dalam Kasus PT TKUC
Advokat "Banteng Keadilan" Lalu Anton dan klien
Sabolah

Lombok Fokus | Mataram – Kasus dugaan penipuan oleh Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana atau TKUC inisial MA, yang dilaporkan supllier (rekanan) inisial HB dalam penanganan Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB, mulai menguak fakta baru keterlibatan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, proyek pembangunan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tersangka Direktur PT. TKUC melalui kuasa hukumnya Lalu Anton Hariawan, S.H., M.H., Rabu (29/6/2022), usai menemui kliennya di Ruang Tahanan Polda NTB kepada media mengatakan, ada dugaan keterlibatan PPK proyek pembangunan Kantor BPS NTB dalam kasus yang melilit kliennya.

BANK NTB Syariah

“Dari mediasi kemarin (hari Selasa, red) mulai terkuak keanehan yang bisa saya katakan sebuah fakta baru. Klien kami Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana selaku tersangka, siap buka-bukaan keterlibatan PPK di permasalahan ini,” ungkapnya.

Lalu Anton yang disebut-sebut Advokat “Banteng Keadilan” menyebutkan, terdapat beberapa kejanggalan sejak awal hingga penyelesaian proyek, yang mengindikasikan dan atau mengarah pada adanya keterlibatan PPK.

“Pertama kaitannya dengan penunjukan HB sebagai supllier yang harus dipakai atau menjadi rekanan, dalam pengerjaan proyek oleh klien kami. Kedua seperti yang terungkap saat mediasi yang difasiitasi Subdit I Ditreskrimum, dimana PPK juga meminta denda keterlambatan kepada supllier dan katanya sudah dibayarkan,” beber Lalu Anton.

“Lha, denda keterlambatan itu kan menjadi kewajiban perusahaan kontraktor, yang dalam hal ini PT Tri Karya Utama Cendan selaku pelaksana proyek dan itu sudah dibayarkan. Artinya, pihak rekanan atau supllier tidak ada kewajiban membayar denda keterlambatan pekerjaan,” lanjutnya.

Lebih lanjut advokat kelahiran Sekotong Lombok Barat itu menjelaskan, selain beberapa kejanggalan tersebut juga ada fakta lain yakni terkait retensi, dimana uang retensi yang merupakan progress billing (jumlah termin) yang belum dibayarkan atau ditahan pihak PPK.

READ  Andi Budiman Melawan

“Terkait uang retensi dan bank garansi jaminan pemeliharaan totalnya Rp.1,1 milyar,” ucapnya.

Menurut Lalu Anton, khusus terkait denda keterlambatan penyelesaian proyek juga dimintai kepada pihak supllier dan telah dibayarkan sesuai informasi pihak pelapor, ada kemungkinan kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor akan mensomasi PPK.

“Kalau benar PPK meminta pihak supllier yang merupakan rekanan perusahaan kontraktor, membayarkan denda keterlambatan dan sudah dibayarkan, maka ada kemungkinan kami dan pihak pelapor melakukan somasi kepada PPK,” katanya.

“Kita selesaikan satu-satu dulu, yang jelas klien kami siap buka-bukaan keterlibatan PPK di permasalahan ini,” tandasnya.

Kepada media, Advokat “Banteng Keadilan” itu sesuai informasi dari kliennya juga menyebutkan nama PPK, dalam proyek pembangunan Kantor BPS NTB yakni inisial Y. (Djr/red)

Facebook

Sabolah
banner 120x600
Sabolah

Tinggalkan Balasan

Sabolah
Subscribe for notification