Lombok Tengah | Lombok Fokus – Ratusan guru honorer non database kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menyuarakan nasib dan masa depan mereka. Setelah sebelumnya melakukan aksi di Kantor Bupati Lombok Tengah, kali ini massa aksi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (14/1/2026).
Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah H. Mayuki, Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad SH, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Wildani Yahya, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk aspirasi yang sah, damai, dan konstitusional. Ia menyebut guru honorer non database selama ini masih sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan, namun justru berada dalam kondisi paling tidak pasti.
“Kami menuntut kepastian kerja, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan hukum. Jangan ada lagi intimidasi, penghapusan data Dapodik, atau pemberhentian sepihak terhadap guru honorer,” tegas Wildani.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Aliansi Guru Honorer Kabupaten Lombok Tengah, terdapat lima tuntutan utama, di antaranya peningkatan kesejahteraan secara layak dan adil, kepastian penugasan dan keberlanjutan kerja, penghentian sanksi administratif dan tekanan, serta jaminan perlindungan hukum bagi guru honorer dalam menyampaikan aspirasi.
Aliansi juga meminta DPRD Lombok Tengah, khususnya Komisi I dan Komisi IV, untuk berkomitmen mendampingi perjuangan guru honorer non database yang tidak terakomodir dalam kebijakan PPPK, termasuk PPPK paruh waktu.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad SH, menyatakan bahwa DPRD akan mengawal seluruh tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.
“Semua tuntutan yang dibacakan hari ini akan kami kawal secara kelembagaan. DPRD mendukung perjuangan bapak dan ibu guru honorer,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Tengah telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian PAN-RB terkait penataan pegawai honorer yang belum terakomodir dalam skema PPPK.
“Surat dari Pemda Lombok Tengah ke pemerintah pusat, khususnya MenPAN-RB, sudah dikirim. Saat ini tinggal menunggu jawaban dari pusat, dan DPRD akan terus mengawal proses tersebut,” tambah Ahmad.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, H. Mayuki, menilai persoalan guru honorer merupakan isu serius yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan di daerah.
Menurutnya, dibutuhkan langkah bersama antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan.
Setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan penjelasan dari pimpinan DPRD, massa aksi membubarkan diri dengan harapan adanya tindak lanjut nyata dari pemerintah.
