Lombok Timur.Lombok Fokus – Penjabat (Pj.) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Muhammad Juaini Taofik mengimbau masyarakat untuk memeriksa keanggotaan BPJS Kesehatannya di BPJS atau Puskesmas terdekat dengan tempat tinggal masing-masing guna mengoptimalkan pencapaian UHC 98%, dimana Camat dan Kepala Desa diharapkan dapat membantu masyarakat terkait hal tersebut.
Dimana pada tahun 2024 ini Lotim menargetkan capaian cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) mencapai 98 %, setelah sebelumnya pada 1 Desember 2023 berada di angka 95% lebih.
“Agar program UHC ini berjalan tepat waktu dan dapat mencapai target, Camat beserta Kades bisa membantu masyarakat untuk memeriksa keanggotaan BPJS KIS baik itu melalui kantor BPJS itu sendiri ataupun di PKM,” jelasnya. Selasa, 20 Februari 2024.
Imbauan itu disampaikan di sela-sela menerima kunjungan di Ruang Kerjanya Selasa (20/2).
Dijelaskannya persentase UHC tersebut akan semakin bermakna ketika masyarakat mengaktifkan keanggotaannya. Dari 98% baru 95,37% yang aktif BPJS Kesehatannya atau masih ada kekurangan 2,63% atau 57 ribu jiwa masih belum mengaktifkan kepesertaan BPJS yang iurannya dibayarkan Pemerintah Daerah tersebut.
Padahal untuk keperluan itu masyarakat hanya perlu mendatangi BPJS Kesehatan atau Puskesmas terdekat dengan menunjukkan KTP atau nomor induk kependudukan (NIK). Ditegaskannya peserta bantuan iuran (PBI) ini tidak perlu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dibayarkan melalui APBD Lombok Timur.
“Karena ini di bayarkan melalui APBD, jadi pengaktifan tidak harus menggunakan syarat DTKS baru bisa menjadi peserta PBI, cukup dengan ke PKM atau kantor BPJS dan membawa KTP saja,” tutup Juaini.
Pj. Sekda Lotim H. Hasni, yang mendampingi Pj. Bupati pada kesempatan itu, menyampaikan Pemda telah menyiapkan dana Rp.61,9 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan itu demi mencapai UHC 98% di Januari lalu.
“Untuk mencapai target UHC 98% ini, Pemda menyiapkan 61,9 miliar untuk iurannya,” kata Hasni.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lotim Gusti Ngurah Catur Wiguna menyampaikan pertumbuhan keanggotaan BPJS Kesehatan masyarakat di daerah ini usai mencapai UHC berada di angka 1600 orang dibanding sebelum UHC. Angka tersebut bersumber dari pokok pikiran DPRD dan KPPS.
“Masyarakat yang merasa belum mengaktifkan BPJSnya dapat mengaktifkan kepesertaan sehingga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan bisa langsung di gunakan,” pinta Gusti.
