Lombok Tengah | Lombok Fokus — Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Najib Daud Muhsin, menyuarakan sejumlah catatan fraksinya dalam rapat paripurna pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Najib tampil sebagai juru bicara Fraksi PPP untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap arah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Najib merupakan anggota DPRD Lombok Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya.
Dalam pandangan fraksinya, Najib menyampaikan sejumlah catatan, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan hingga kondisi pembiayaan daerah yang menunjukkan SILPA sebesar nol rupiah.
“Fraksi PPP menilai perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang memberikan manfaat nyata, ” ungkapnya.
Pada sisi pendapatan, Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi dan mengoptimalkan berbagai potensi PAD. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus meningkatkan kemandirian dalam membiayai pembangunan.
Sementara pada sisi belanja, Fraksi PPP meminta agar pengalokasian anggaran dilakukan secara efektif, efisien dan berdasarkan skala prioritas.
Sektor infrastruktur menjadi salah satu perhatian Fraksi PPP. Dalam pandangan umumnya, pemerintah daerah diminta memberikan perhatian terhadap kondisi jalan yang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Salah satu yang disoroti adalah jalan Leneng-Tenganan di wilayah Praya yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Tak hanya jalan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Fraksi PPP meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk SMPN 5 Praya Timur.
Sorotan lainnya berkaitan dengan kondisi pembiayaan daerah. Fraksi PPP mencermati rancangan perubahan APBD 2026 yang menunjukkan SILPA sebesar nol rupiah.
Kondisi tersebut menjadi salah satu poin yang dipertanyakan Fraksi PPP kepada pemerintah daerah, terutama terkait strategi meningkatkan sumber-sumber pendapatan mandiri daerah.
Kami dari fraksi PPP meminta penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kondisi tersebut agar arah kebijakan fiskal daerah dapat dipahami secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, “jelasnya.
Melalui pandangan yang disampaikan M. Najib Daud Muhsin sebagai juru bicara fraksi, PPP menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai wakil masyarakat Dapil IV, Najib juga menekankan pentingnya pemerintah daerah memastikan kebutuhan masyarakat di Praya Barat dan Praya Barat Daya masuk dalam skala prioritas pembangunan.
Fraksi PPP berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, transparan dan akuntabel, serta benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Lombok Tengah.
