Mataram – LSM Kasta NTB mengubah rencana aksi demonstrasi menjadi dialog terbuka di halaman Sekretariat Panitia Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII, Senin siang, 7 Juli 2025. Langkah itu diambil sebagai bentuk empati terhadap warga Kota Mataram yang tengah menghadapi banjir besar sejak akhir pekan lalu.
“Kami tidak ingin memperkeruh suasana. Tapi persoalan transparansi anggaran ini tidak bisa ditunda,” kata Zulfan Hadi, Koordinator Umum Kasta NTB, membuka forum dialog di bawah tenda darurat.
Zulfan mengungkapkan keprihatinan terhadap belum optimalnya kesiapan teknis dan administratif pelaksanaan FORNAS yang dijadwalkan hanya tinggal 19 hari lagi. Ia mempertanyakan pengelolaan dana hibah sebesar Rp28 miliar dari APBD NTB, serta sejauh mana pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dilibatkan dalam kegiatan yang diklaim berskala nasional tersebut.
“Apakah pelibatan UMKM hanya menjadi simbol? Kami minta data dibuka ke publik,” ujarnya.
Menjawab desakan itu, DA Malik dari Divisi Hukum Panitia Pelaksana menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua Panitia. “Beliau sedang berada di lapangan, mendistribusikan bantuan untuk korban banjir,” kata Malik singkat.
Forum kemudian dipandu oleh Yunus, Deputi VII Bidang Audit. Ia membeberkan bahwa hingga kini, dana FORNAS belum dicairkan. Dari total Rp28 miliar, sebanyak Rp3 miliar dialokasikan untuk kebutuhan kontingen dan sisanya, Rp25 miliar, untuk operasional kegiatan.
“Tapi proses verifikasi masih berlangsung. Dari 68 vendor yang masuk, sebagian besar, sekitar 90 persen, adalah pelaku usaha lokal,” kata Yunus. “Belum ada satu pun yang diputuskan karena semua masih diverifikasi legalitas dan kelengkapan administratifnya.”
Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris, mengkritik kecenderungan tertutup dalam proses tersebut. Menurutnya, data soal anggaran dan vendor bukan informasi yang boleh dikunci, karena menyangkut kepentingan publik dan penggunaan uang rakyat.
“Kami tidak bicara politis, tapi ini soal akuntabilitas. UMKM lokal jangan cuma jadi pelengkap, tapi harus jadi prioritas,” ujarnya.
Di akhir forum, pihak panitia menyerahkan daftar sementara vendor yang telah mengajukan penawaran kepada perwakilan Kasta NTB. Menurut Yunus, langkah itu diambil sebagai bentuk tanggapan atas permintaan keterbukaan dari masyarakat.
Yunus juga menyatakan apresiasinya terhadap peran Kasta NTB yang ikut mengawasi jalannya persiapan. “Kami anggap ini bagian dari kontrol publik yang sehat,” katanya.
Kasta NTB menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga hari pelaksanaan FORNAS. “Kami ingin pastikan semuanya berjalan transparan, akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat NTB,” kata Wink Haris.
