Mataram – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan 11 tuntutan strategis kepada DPRD NTB dalam forum hearing bersama Komisi V, Senin (26/5/2025). Mereka mendesak reformasi kebijakan publik yang dinilai timpang dan lebih berpihak kepada korporasi ketimbang rakyat.
“Kami tidak datang untuk seremoni, tapi membawa kegelisahan publik yang selama ini terabaikan. NTB milik rakyat, bukan milik elite atau oligarki tambang,” tegas Irwan, Ketua PW KAMMI NTB, di hadapan anggota dewan dan perwakilan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.
Hearing berlangsung di Ruang Rapat Pleno I DPRD NTB dan dihadiri perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Dinas ESDM, DP3AP2KB, Bappeda, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Desak Evaluasi Tambang dan Transparansi Amdal
KAMMI menyoroti dominasi korporasi dalam sektor pertambangan, khususnya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang dinilai belum memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami minta transparansi dokumen Amdal, audit CSR, dan pembentukan tim independen untuk mengevaluasi dampak sosial-lingkungan tambang,” ujar Yudis, Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI NTB.
KAMMI juga mendorong penindakan terhadap tambang ilegal dan pembentukan BUMD berbasis riset kampus lokal.
Kritik Pajak Kendaraan dan Nasib Petani
Mereka menolak Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang dianggap memberatkan masyarakat kecil, termasuk petani dan pelaku usaha mikro. KAMMI juga meminta pemerintah menstabilkan harga jagung dan gabah serta memberantas praktik tengkulak.
“Petani adalah tulang punggung ekonomi daerah, tapi kebijakan selama ini justru menyudutkan mereka,” ujar Irwan.
Tuntut Perbaikan Pendidikan, ULT, dan Anggaran Prioritas
KAMMI meminta audit fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan di NTB yang dinilai belum merata. Mereka juga mendesak pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk korban kekerasan seksual serta reformasi Satgas PPKS di institusi pendidikan.
“Kami ingin NTB menjadi zona aman dari kekerasan seksual, dan kami menolak normalisasi LGBT yang merusak nilai sosial dan budaya,” kata Elwani, aktivis perempuan KAMMI NTB.
KAMMI juga menolak rencana revitalisasi gedung DPRD NTB senilai miliaran rupiah yang dianggap tidak mendesak. “Lebih baik dialihkan untuk beasiswa atau layanan kesehatan masyarakat,” tegas Yudis.
Isu Nasional dan Internasional Juga Disuarakan
Selain isu daerah, KAMMI NTB menyatakan sikap terhadap isu nasional dan internasional. Mereka mendesak Pemprov NTB mendukung perjuangan rakyat Palestina dan memboikot produk terafiliasi Israel. KAMMI juga menolak revisi UU TNI dan RUU Polri yang dianggap mengancam prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi.
DPRD Apresiasi, Mahasiswa Siap Kawal
Anggota DPRD NTB dan OPD menyatakan apresiasi atas substansi dan data tuntutan yang disampaikan. Namun KAMMI menegaskan akan terus mengawal realisasi 11 tuntutan melalui pembentukan Tim Monitoring Sipil dan kanal pengaduan publik.
“Ini bukan akhir, tapi awal dari pengawalan sistematis. Jika suara kami diabaikan, kami siap kembali turun ke jalan secara lebih besar dan terorganisir,” pungkas Irwan.
KAMMI juga mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil NTB untuk bersatu dalam gerakan kolektif menolak kebijakan yang dinilai tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat.
