Mataram – Ketua Umum Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) NTB, Akhdiansyah, S.Hi., yang akrab disapa Guru To’i, menyayangkan langkah Kapolres Bima yang menetapkan enam aktivis mahasiswa sebagai tersangka usai aksi demonstrasi menuntut percepatan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Rabu, 28 Mei 2025, di wilayah Kabupaten Bima itu sempat diwarnai kericuhan. Salah satu insiden yang terjadi adalah kerusakan sebuah mobil dinas milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima.
Pasca kejadian, Polres Bima menetapkan enam mahasiswa sebagai tersangka. Mereka merupakan aktivis dari kelompok Cipayung, terdiri dari tiga orang dari PMII, dua dari HMI, dan satu dari IMM.
Guru To’i menilai langkah tersebut berlebihan dan mencederai semangat demokrasi.
“Kami sangat menyesalkan tindakan Kapolres Bima yang langsung menetapkan enam aktivis mahasiswa sebagai tersangka. Mereka adalah generasi muda yang sedang menyuarakan aspirasi rakyat, bukan pelaku kejahatan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/5/2025).
Menurutnya, demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
“Jika memang ada pelanggaran, tentu harus diselidiki secara objektif. Tapi jangan sampai tindakan hukum ini malah membungkam suara kritis mahasiswa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Guru To’i mendesak kepolisian untuk lebih mengedepankan pendekatan dialogis dan tidak menunjukkan sikap represif terhadap gerakan mahasiswa.
“Polisi seharusnya jadi pengayom masyarakat, bukan alat penekan. Kami minta proses hukum terhadap para aktivis ini dilakukan secara adil, terbuka, dan tidak diskriminatif,” tegasnya.
Aksi mahasiswa terkait DOB Pulau Sumbawa belakangan ini kembali menguat. Sejumlah elemen menilai percepatan pemekaran wilayah itu sangat dibutuhkan guna mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Pulau Sumbawa.
