Scroll untuk baca artikel
Berita

Gubernur NTB Tinjau Jembatan Perigi Lombok Timur, Infrastruktur Vital Pascabanjir Kini Siap Digunakan

×

Gubernur NTB Tinjau Jembatan Perigi Lombok Timur, Infrastruktur Vital Pascabanjir Kini Siap Digunakan

Share this article

Lombok Timur — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung meninjau pembangunan jembatan di Dusun Beta, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur, Jumat (16/1/2026). Jembatan tersebut sebelumnya rusak akibat banjir dan kini telah rampung dibangun sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana.

Kunjungan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan pemulihan infrastruktur strategis yang menjadi urat nadi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

IKLAN
Example 120x600

Jembatan Perigi menghubungkan Kecamatan Suela dan Kecamatan Pringgabaya, sekaligus menjadi akses utama bagi anak sekolah, guru, serta jalur menuju layanan kesehatan seperti Puskesmas. Selain itu, jembatan ini memiliki peran vital dalam pengangkutan hasil pertanian warga, mulai dari jagung, srikaya, hingga komoditas lainnya, dengan perputaran ekonomi yang disebut mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

Setibanya di lokasi, Gubernur Iqbal disambut masyarakat bersama Kepala BPBD Lombok Timur dan Kepala Dinas Sosial Lombok Timur. Berdasarkan laporan di lapangan, jembatan darurat tersebut telah selesai dibangun dan siap digunakan oleh masyarakat per 16 Januari 2026.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa penanganan pascabanjir harus berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat secepat mungkin. Jembatan darurat di Perigi dibangun menggunakan Jembatan Bailey dengan bentang 18 meter dan lebar 4 meter, yang dipinjam dari Pangdam IX/Udayana, dengan pembiayaan mobilisasi dan pemasangan.

“Fokus kita sekarang adalah bagaimana menormalisasi kehidupan masyarakat. Jembatan Bailey ini bisa selesai cepat berkat dukungan TNI. Saya menghubungi langsung Pangdam dan Danrem 162/WB agar pengerjaannya dipercepat,” ujar Gubernur Iqbal.

Ia mengungkapkan, material jembatan sempat berada di Pulau Jawa sehingga membutuhkan waktu mobilisasi. Pada masa darurat, warga bahkan sempat membuat akses sementara menggunakan bambu. Namun, berkat kerja cepat lintas pihak, pembangunan jembatan berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar 10 hari.

Gubernur NTB juga meminta agar dilakukan penyempurnaan segera, termasuk pemasangan pembatas pengaman dan pembangunan tangga oleh BPBD Lombok Timur, demi menjamin keselamatan pengguna jembatan.

Respons cepat pemerintah tersebut disambut rasa syukur warga. Sidik, salah seorang warga Desa Perigi, menyampaikan apresiasinya atas penanganan yang dinilai cepat dan nyata.

“Kami tidak menyangka bisa secepat ini ditangani. Biasanya pemerintah janji, lama baru ditepati. Sekarang seperti mimpi, alhamdulillah jembatan sudah jadi. Kami sangat bersyukur,” ujarnya.

Usai meninjau Perigi, Gubernur Iqbal melanjutkan kunjungan ke Desa Jurit, Lombok Timur, untuk melihat kondisi jembatan lain yang juga putus akibat banjir. Jembatan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, dengan Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik.

Menurutnya, akses tersebut harus segera dipulihkan karena berkaitan langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, terlebih Lendang Nangka Utara masih termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi.

“Hal ini segera kita bahas dengan Pak Bupati Lombok Timur. Harus ada solusi sementara dan solusi permanen,” tegasnya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Gubernur NTB juga melaksanakan Salat Jumat dan bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Nurul Hidayah, Dusun Benteng Selatan, Lendang Nangka Utara. Ia mengajak masyarakat memperkuat semangat gotong royong, khususnya dalam membersihkan saluran dan sungai dari sampah serta sedimentasi sebagai langkah pencegahan bencana.

Pada dua lokasi kunjungan, Gubernur NTB turut menyerahkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak dari Dinas Sosial P3A Provinsi NTB dan Baznas Provinsi NTB.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, memastikan penanganan kerusakan akibat banjir di wilayah lain, termasuk di Pulau Sumbawa, akan didukung melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2026, sesuai tingkat kerusakan, dampak langsung bagi masyarakat, dan ketersediaan anggaran.

Dalam waktu dekat, Gubernur NTB dijadwalkan mengunjungi sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa yang terdampak banjir.

Example 120x600
Example 120x600
Ahmad Amrullah Desak Polisi dan BGN Bongkar Tuntas Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG di Lombok Timur LOMBOK TIMUR – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, mendesak aparat penegak hukum bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan dan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Menurut Ahmad Amrullah, penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang yang diduga terlibat. Ia meminta penyidik membongkar seluruh jaringan yang diduga berperan dalam praktik tersebut, mulai dari pihak yang merekrut korban, penghubung, penerima aliran dana hingga aktor intelektual yang berada di balik dugaan penipuan tersebut. “Kami mendesak Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan Badan Gizi Nasional untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Siapa pun yang terlibat harus diungkap. Jika memang ada jaringan yang bekerja secara terorganisir, maka seluruh rantainya harus dibongkar dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ahmad Amrullah, Selasa (2/6/2026). Ia menilai munculnya praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai transaksi yang fantastis menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan program pemerintah. “Yang menjadi perhatian serius adalah adanya masyarakat yang dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika ada pihak yang menjual pengaruh, menjanjikan akses, atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu untuk memperoleh keuntungan, maka itu merupakan bentuk penyesatan yang harus ditindak tegas,” ujarnya. Ahmad juga menyoroti pernyataan BGN yang mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan terstruktur dalam praktik penjualan titik SPPG yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Lombok Timur. “Kalau memang ada indikasi keterlibatan kelompok yang terorganisir, maka aparat harus bergerak lebih jauh. Telusuri aliran dananya, telusuri komunikasinya, telusuri siapa yang merekrut korban dan siapa yang menikmati hasil dari praktik tersebut. Publik berhak mengetahui siapa saja yang bermain di belakang kasus ini,” katanya. Menurutnya, perkara tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi para korban, tetapi juga mencoreng citra Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional. “Kasus ini telah menjadi perhatian publik nasional dan tentu mencoreng nama Kabupaten Lombok Timur. Kita tidak ingin daerah ini dikenal karena praktik-praktik penipuan yang memanfaatkan program pemerintah. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujarnya. Sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan mekanisme pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan masyarakat luas. “Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jangan sampai ada ruang yang memungkinkan oknum tertentu menjual harapan kepada masyarakat dengan iming-iming akses terhadap program pemerintah. Semua proses harus transparan, memiliki mekanisme yang jelas, dan dapat diawasi oleh publik,” katanya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat atau institusi tertentu dan menawarkan kemudahan memperoleh proyek, bantuan, maupun akses program pemerintah dengan imbalan sejumlah uang. “Masyarakat harus berhati-hati. Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan sesuatu di luar prosedur resmi. Tidak boleh ada pihak yang menjadikan proses pengajuan, verifikasi, maupun pelaksanaan program pemerintah sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya. Ahmad menegaskan bahwa yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap secara transparan sehingga masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. “Kami mendukung langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun yang dibutuhkan publik adalah keberanian untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Ungkap seluruh jaringan yang terlibat, buka seterang-terangnya kepada masyarakat, dan pastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di Lombok Timur maupun daerah lain,” pungkasnya. Dugaan Penipuan Rp950 Juta per Titik Sebelumnya, Badan Gizi Nasional bersama Polres Lombok Timur tengah menangani dugaan penipuan terkait jual beli titik lokasi SPPG di Kabupaten Lombok Timur. Dalam kasus tersebut, satu titik lokasi dapur MBG diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp950 juta. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyebut kasus itu bermula dari laporan masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan proses verifikasi program MBG. Modus yang digunakan yakni mengaku memiliki relasi dengan pejabat atau orang dalam BGN serta menunjukkan bukti kedekatan untuk meyakinkan korban. Polres Lombok Timur menerima laporan masyarakat sejak 16 Februari 2026 dan meningkatkan status perkara ke tahap penyelidikan pada 21 Mei 2026. Terlapor berinisial S diduga menjanjikan titik lokasi dapur MBG beserta fasilitas yang diklaim akan segera beroperasi. Kasus serupa sebelumnya juga terungkap di Batam dan Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelusuran, BGN mengindikasikan adanya praktik yang dilakukan secara terorganisir. Dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan tertentu saat ini masih didalami bersama aparat penegak hukum guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Berita

LOMBOK TIMUR – Sekretaris…