LOMBOK TIMUR – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Lombok Timur Ainun Samidah, menyoroti permasalahan tenaga honorer yang melonjak derastis pada pemerintahan sebelumnya dan sangat membebani anggaran daerah.
Beberapa hari yang lalu Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin menyampaikan pada acara tasyakuran Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Pendopo Bupati pasca pelantikan bupati bahwa ada kenaikan derastis tentang honorer yg dulu hanya 2.400 orang dan kini sudah 13.500 orang tenaga honorer yang di tempatkan di hampir semua OPD di Lombok Timur.
“Peningkatan jumlah tenaga honorer yang mencapai 11.000 orang pada pemerintah sebelumnya harus di evaluasi secara menyeluruh oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati saat ini, karena di pemerintah sebelumnya ada indikasi jual-beli SK tenaga honorer oleh para oknum dan kami berharap itu harus segera di selidiki lebih mendalam” Kata Ketua DPC GMNI Lombok Timur.
Kami berharap kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak dulu menambah tenaga honorer, agar efisiensi anggaran bisa lebih maksimal di laksanakan sesuai dengan instruksi Presiden Bapak Prabowo. Lanjut Ainun
Serta agar tidak terjadi hal-hal yang berbau praktik-praktik balas jasa dalam Pilkada kemarin dengan penerbitan-penerbitan SK Bupati pada awal pemerintahan SMART.
Serta demi meningkatkan layanan publik di semua OPD Ainun juga menyarankan, “selepas waktu istirahat siang berakhir Bapak Bupati melakukan razia dadakan ke kantor-kantor Dinas, karena selepas waktu istirahat siang banyak pegawai yang tidak kembali ke kantor dan kembali lagi ke kantor hanya untuk absen dan apel sore” Tegasnya
