Lombok Timur Lombokfokus.com – Puluhan warga Poton Bako menggelar aksi unjuk rasa di Ekowisata Bale Mangrove Teluk Jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru Lombok Timur (Lotim) pada Sabtu, 03 Januari 2026.
Aksi tersebut dipicu atas kekecewaan warga terhadap pola pengelolaan ekowisata bale mangrove yang dinilai tidak adil, tertutup, dan bersifat eksklusif.
Warga menuding pihak pengelola kerap mengusir pedagang lokal serta melarang masyarakat umum menjajakan dagangan di kawasan wisata. Ironisnya, aktivitas jual beli justru hanya diperbolehkan bagi pihak keluarga pengelola.
“Seolah-olah Ekowisata bale mangrove ini milik pribadi atau milik keluarga tertentu saja. Kami warga sekitar justru disingkirkan,” teriak salah satu peserta aksi.
Situasi sempat memanas dan nyaris berujung kericuhan. Aparat desa bersama tokoh masyarakat turun tangan untuk menenangkan masa dan meredam ketegangan.
Salah seorang warga mengungkapkan, selama ini pengelolaan Ekowisata Bale Mangrove Teluk Jor berjalan secara tertutup dan terkesan dikuasai satu keluarga.
“Kami tidak boleh berdagang di sini. Katanya sudah diatur oleh keluarga mereka. Seperti membangun dinasti,” keluhnya dengan nada kesal.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Desa Jerowaru, Muhammad Nasrudin, mengambil langkah tegas dengan menutup sementara Ekowisata Bale Mangrove Teluk Jor. Penutupan dilakukan guna meredam konflik sekaligus membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan.
“Untuk sementara bale mangrove kita tutup. Selanjutnya akan kita koordinasikan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Aset Ekowisata Bale Mangrove ini sangat bermanfaat dan harus dikelola secara adil,” tegas Nasrudin.
Ia menegaskan, ke depan tata kelola bale mangrove akan diperbaiki dan tidak lagi dijalankan seperti sebelumnya. Pemerintah desa berkomitmen menjadikan kawasan mangrove sebagai aset bersama masyarakat Poton Bako, bukan milik kelompok tertentu.
“Kami minta masyarakat tetap menjaga aset mangrove ini. Bagaimanapun ini aset bersama yang sudah berjalan dan harus kita kembangkan untuk kesejahteraan warga,” ujarnya.
Nasrudin juga berharap seluruh pedagang nantinya dapat berjualan di kawasan wisata mangrove dengan penataan yang tertib dan adil.
“Semua pedagang akan diberi ruang. Kita tata tempatnya agar ekonomi masyarakat bisa berjalan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya pergantian pengelola apabila hasil musyawarah masyarakat menghendaki perubahan.
“Kalau solusinya memang harus mengganti pengurus, maka itu akan kita lakukan,” pungkasnya.
Aksi ini menjadi alaram keras bagi pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada warga sekitar.
