Verification: 27a3a887773ff714

Dugaan Korupsi di Desa Jembatan Kembar Timur Dilaporkan ke Polda NTB

  • Bagikan
Dugaan Korupsi di Desa Jembatan Kembar Timur Dilaporkan ke Polda NTB
Azhari Mulianto pelapor saat malapor ke Ditreskrimsus Polda NTB Sabtu, 17 Juli 2021.
Sabolah

Lombok Fokus -Kepala Desa Jembatan Kembar Timur Kec. Lembar Kab. Lombok Barat di laporkan oleh warganya ke Ditreskrimsus Polda NTB. Adapun Laporan itu diduga terkait dengan penyelewengan DD dan ADD desa Jembatan Kembar Timur tahun 2019. pada Sabutu 17/07/2021.

Dalam keterangan yang di sampaikan oleh Azhari Mulianto, sebelumnya pada tanggal 20 januari 2020 sudah di laporkan ke Kejaksaan Tinggi namun di limpahkan ke Kejari Mataram dan dari kejari Mataram di limpahkan ke Inspektorat Kabupaten Lombok Barat untuk di adakan audit terkait dengan laporan yang dibuatnya. Namun setelah sekian lama menunggu keluar lembaran hasl audit. Dari lembaran audit itu pelapor ingin tahu karena tidak sesuai dengan acuannya peraturan pemerintah nomer 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam mengungkap penanganan korupsi.

BANK NTB Syariah

“Setelah di Inspektorat kami tidak pernah di informasikan dan beritahu, dan hanya mendapatkankan jawaban dari Inspektorat tidak berhak mengeluarkan hasil pemeriksaan karena yang berhak adalah kejaksaan diaman tempat bapak melapor. Akhirnya kamipun datang ke kejaksaan dan kejaksaan malah menjawab sebaliknya,” Azhari Mulianto sebagai pelapor. Sabtu, 17/07/2021.

Dan yang sulit untuk dirinya terima adalah hasil temuan yang menjadi hasil kerugian negara itu sekitar 24 juta. Dan mempertanyakan dementara dari 24 juta itu aitem mana saja yang menunjukan angaka 24 juta, dan yang ingin dirinya tahu apa saja yang di audit. Sementara apa yang menjadi permasalahan dirinya dalam laporan itu adalah adanya temuan BPD terhadap beberapa aitem pekerjaan yang ada di rencana anggaran biaya untuk pembuatan gang rabat. Jalan itu ada yang tidak dikerjakan menurut BPD, dan itu juga sudah di tandatangani bersama anggota BPD.

READ  Sasar Pedagang Kecil, Personel Gabungan TNI-Polri dan Pemda Salurkan Paket Sembako dalam Melakukan Himbauan Prokes

“Pada waktu pemeriksaan kami berharap ikut turun ke lapangan. Tapi dari tim auditor mengatakan ada aturan SOP yang yang untuk ke arah sana dimana bisa saja Inspektorat untuk tidak memberitahukan pelapor atau BPD,” jelasnya.
Menambahkan seharusnya yang ditanya dalam masalah ini adalah BPD, kerena surat yang ditanda tangangi oleh BOD itu yang di jadikan bahan laporan. Dan ada beberapa aitem disana itu dengan permasalahan pekerjaan fisik dan kedua adalah bumdes dimana bumdes itu kami sangat kaget hasil audit itu keluar bumdes jembatan kembar timus itu pada saat pemeriksaan masih berjalan.

Pihaknya juga menanyakan foto yang di tunjukan pada waktu di BAP di Inspektorat, itu langsung kami tanya Irban lima saat itu foto itu dimana lokasi bumdes, kepan berdiri dan jenis usaha apa saja.

“kalau ini toko di kelola oleh bumdes kenapa tidak ada papan nama. Yang kedua yang menjadi pertanyaan masyarakat itu apa yang menjadi dasar hukum beroperasinya bumdes, sementara menurut aturannya sarat sahnya operasi bumdes itu harus ada peraturan pemdes,” imbuhnya.

Lanjutnya “dimana dalam aturan itu ada rancangan anggaran rumah tangga, yang mengatur tentang jenis usaha dan jenis-jenisnya dan dikelola oleh siapa. Serta sturktur bumdes juga kami tidak tahu dan di sembunyikan,” tutupnya.(Red)

Facebook

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Subscribe for notification
Refleksi HANI, Wartiah dan Rumah Aspirasi Gelar Loma Video Kreatif Mantan Wakil Gubernur NTB Wafat Aksi Joget Tiktok di Lombok Viral