Viral Surat Dian Sandi Utama ke Gubernur NTB Wakili Suara Masyarakat Bawah

Pertama-tama melalui surat terbuka ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para petugas penerap PPKM yang telah bekerja selama ini dengan mengedepankan sikap humanis kepada masyarakat sehingga kejadian-kejadian yang dapat melukai rasa kemanusiaan tidak terjadi di Daerah kita tercinta Nusa Tenggara Barat seperti yang terjadi diluar daerah yang banyak beredar di sosial media belakangan ini.

Kedua, ijinkan saya menyampaikan pandangan terhadap pemberlakuan PPKM baik yang dikeluarkan oleh Menko Marinvest, kemudian SE Gubernur NTB dan selanjutnya SE Walikota Mataram. Menurut pandangan saya, lahirnya aturan tersebut tentu telah melewati kajian yang panjang dan komprehensif, dengan menghitung segala dampak yang akan terjadi sehingga dalam penerapannya, semestinya tidak perlu lagi ditambah ataupun dikurangi. Adanya klasifikasi kantor kritikal dan esensial telah sama-sama kita ketahui urgensi keberadaannya, sehingga pada mereka yang bekerja pada kantor tersebut menurut saya tidak boleh dilakukan penyekatan dengan tambahan aturan vaksinasi lagi. Pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak semestinya melarang masyarakat masuk Kota Mataram walaupun bagi mereka yang memang telah diatur Work From Office, pembatasannya menurut saya ada ditempat kerja bukan di pintu masuk Kota Mataram.

Dengan penuh hormat saya memohon kepada Kapolda NTB agar sekiranya kita sama-sama kembali pada aturan tertulis PPKM yang dikeluarkan oleh Menko Marinvest, SE Gubernur NTB dan SE Walikota Mataram, bahwa PPKM adalah pembatasan kegiatan masyarakat dan bukanlah “Razia Vaksin” atau membatasi kegiatan masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Konsekuensi dari kebijakan masuk Kota Mataram harus dapat menunjukkan sertifikat vaksin adalah terjadinya penumpukan antrian masyarakat kemarin di RSUP NTB dan penyedia layanan ditempat lainnya untuk mendapatkan vaksin, ditengah keterbatasan ketersediaan vaksin saat ini. Untuk sementara, aturan penunjukan sertifikat vaksin kita kembalikan pada aturan PPKM yaitu pada pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api).

Ketiga, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda dan Bapak/Ibu Bupati/Walikota yang saya hormati, dalam keadaan ekonomi yang semakin sulit belakangan ini, kita butuh terus bergerak, aktifitas kerja dan ekonomi tidak boleh terhenti. Saya sangat yakin, masyarakat sangat mendukung semua itu harus dilakukan dalam standar prokes yang ketat (penggunaan masker dan larangan berkerumun) untuk itu saya memohon agar memberikan kesempatan kepada PKL/warung makan-minum tetap buka dengan aturan (take away) seperti yang tertuang dalam PPKM Menko Marinvest.