Lombok Timur.Lombok Fokus – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Tindak Pidana Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang di selenggarakan di Rupatama II Kantor Bupati pada Kamis, 14 Juni 2024.
Dimana Rakor tersebut akan berlangsung selama dua hari guna mengevaluasi hasil Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023, dan sosialisasi MCP tahun untuk tahun 2024 serta rencana aksi tindak lanjut SPI ditahun 2024.
Sebelumnya, MCP adalah tolok ukur yang digunakan KPK-RI guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola dana Desa.
Sedangkan untuk SPI sendiri merupakan program dari KPK-RI dimana arahnya menekankan peran serta masyarakat baik dari unsur intern, ekstern dan ahli dalam memantau kinerja instansi penyelenggara negara terkait pelayanan publik. Dari hasil skor SPI 2023 se NTB, Kabupaten Lotim berada di posisi ke dua dengan nilai 72.46%.
Menghadiri acara Rakor tersebut, Pj. Bupati H. Muhammad Juaini Taofik menyampaikan dari 8 area intervensi MCP KPK, yang menjadi fokus Lotim adalah peningkatan PAD. “Dari 8 indikator itu, kita fokus di peningkatan PAD, sesuai dengan arahan Mendagri yaitu 50%,” jelas Juaini.
“Sementara PAD kita belum tembus 20% dari target 50% itu,” lanjutnya.
Guna mencapai target tersebut, tentu banyak hal yang diupayakan Pemda Lotim, seperti kebijakan mengganti seluruh kepala pasar yang semula dipegang unsur masyarakat sekarang sudah diganti ASN.
“Dari pergantian itu, PAD kita naik hingga 30 juta,” terangnya.
Selain itu ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mencegah tindak pidana korupsi. Untuk itu ia berharap KPK dapat memberikan pembinaan dan arahan agar Lombok Timur menjadi lebih baik.
“Tentu pembinaan dari KPK sangat di harapkan guna mencegah tindakan pidana korupsi di lingkup Pemda Lotim,” ujar kak Opik sapaan akrabnya.
Sementara itu, Satgas V.1 Korsup KPK, Dian Patria menyampaikan, KPK tidak hanya bicara penindakan tapi juga berupaya memperbaiki tata kelola pemerintah daerah dari upaya memperibaiki sistem dan memastikan bahwa setiap sektor dan Perangkat Daerah Pemda dipastikan tidak ada potensi korupsi.
“Fokus kami bukan hanya pada penindakan saja, melainkan pada peningkatan tata kelola yang baik sehingga dapat dipastikan tidak ada potensi korupsi,” kata Dian.
Rapat koordinasi ini membahas berbagai strategi dan langkah konkret dalam pencegahan korupsi, termasuk penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta pengembangan sistem pelaporan yang efektif.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara Pemda Lotim bersama KPK RI dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.
Dalam Rakor tersebut, turut dihadiri Pj. Bupati Lotim H.M.Juaini Taofik, PJ Sekda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD II Lotim, Pimpinan OPD dan Seluruh Camat Lotim.
