Mataram | Lombok Fokus – Ketua Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hamdan Kasim, mendorong Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) untuk menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi NTB. Langkah ini dinilai penting guna mengawal pelaksanaan program Desa Berdaya dan NTB Inklusif agar berjalan efektif di lapangan.
Dorongan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Kolaborasi lintas sektor untuk NTB Inklusif, Desa Berdaya dan KLU Setara” yang digelar Lakpesdam NU NTB di Bhumi Resto & Cafe, Mataram, Jum’at (19/9).
Menurut Hamdan, keberhasilan dua program unggulan Pemprov NTB tersebut hanya bisa dicapai bila didukung data akurat serta kolaborasi lintas pihak. “Bagaimanapun hebatnya pemerintah daerah, kalau tidak ada kolaborasi dan kerja sama, maka tujuan program ini akan sulit terwujud. Ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dengan jejaring kader dan pengurusnya bisa membantu percepatan implementasi program di lapangan,” tegasnya.
Hamdan menjelaskan, program Desa Berdaya dan NTB Inklusif ditujukan untuk 442 desa di NTB. Dari jumlah itu, 106 desa masih berstatus miskin ekstrem, sementara 336 lainnya masuk kategori miskin absolut. Karena itu, ia menilai pengentasan kemiskinan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian desa.
Ia memastikan program tersebut sudah diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 dengan alokasi puluhan miliar rupiah. “Program ini sudah menjadi konsen gubernur dan DPRD. Oktober nanti kita akan masuk pembahasan APBD murni, ruang fiskal lebih longgar, sehingga kita harap program ini segera berjalan efektif,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Lakpesdam NU NTB, Muhammad Jayadi, menyambut baik dorongan DPRD. Ia menyatakan akan membawa aspirasi ini ke PWNU NTB sekaligus mengonsolidasikan jaringan Lakpesdam di 10 kabupaten/kota. “Lakpesdam NU punya pengalaman membentuk Desa Inklusi di 18 desa di Lombok dan Sumbawa bersama Kementerian Desa pada 2023–2024. Saat ini kami juga bekerja di sejumlah desa di Lombok Utara yang beririsan dengan program Desa Berdaya Pemprov NTB,” jelasnya.
Jayadi menambahkan, dengan pengalaman tersebut, NU siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal program pengentasan kemiskinan di NTB.
