Lombok Tengah | Lombok Fokus – Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah resmi memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat untuk mengklarifikasi isu tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut. Namun, dalam pertemuan yang digelar pada Kamis (10/04/2025), Kepala Disdikbud HL. Idham Khalid tidak menghadiri undangan tersebut.
Pemanggilan ini dilakukan menyusul laporan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menyebutkan jumlah siswa putus sekolah di tingkat SD dan SMP di Lombok Tengah mencapai 15.000 orang.
Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, HL. Sarjana, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Disdikbud yang seharusnya memberikan penjelasan langsung terkait data yang mencuat ke publik.
“Pemanggilan ini untuk meminta klarifikasi terkait tingginya angka putus sekolah. Sayangnya, Kepala Disdikbud tidak hadir. Yang datang hanya Sekretaris Dinas dan pihak PGRI, itupun tanpa membawa data konkret,” ujar HL. Sarjana saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurutnya, isu ini telah menjadi perhatian publik baik di dalam maupun di luar wilayah Lombok Tengah. Oleh karena itu, pihaknya berencana menjadwalkan ulang pemanggilan, dan akan melibatkan instansi terkait lainnya seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Pariwisata.
“Karena sebaran kasus ini lebih besar di kawasan pariwisata, maka perlu keterlibatan lintas sektor. Pemanggilan berikutnya wajib membawa data valid agar bisa dijadikan referensi untuk solusi ke depan,” tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menekankan bahwa jika benar angka 15.000 siswa putus sekolah tersebut, maka pemerintah harus segera mengambil langkah konkret. Mengingat sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212, sebanyak 40 persen anggaran daerah harus dialokasikan untuk sektor pendidikan.
“Jika datanya valid, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dunia pendidikan harus kita jaga bersama, jangan sampai isu ini malah memperburuk citra pendidikan di Lombok Tengah,” pungkas HL. Sarjana.
