Lombok Tengah | Lombok Fokus – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah, M. Najib Daud Muhsin, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil IV Praya Barat–Praya Barat Daya, mendesak adanya evaluasi terhadap pelayanan air bersih Perumdam Tirta Ardhia Rinjani di Desa Batujai. Selain persoalan air bersih, ia juga menyoroti pengelolaan limbah Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Penujak.
Aspirasi tersebut disampaikan Najib setelah menerima keluhan masyarakat dari Batujai dan Penujak. Menurutnya, persoalan pelayanan publik tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah dan Perumdam Tirta Ardhia Rinjani.
Untuk Desa Batujai, persoalan utama yang menjadi perhatian adalah kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih. Warga masih mengeluhkan air PDAM yang keruh ketika mengalir serta distribusi yang kerap macet hingga tidak mengalir.
Di sisi lain, kewajiban pelanggan untuk membayar rekening air tetap berjalan meski pelayanan belum dirasakan secara maksimal.
“Masyarakat memiliki kewajiban membayar, tetapi masyarakat juga memiliki hak mendapatkan pelayanan yang baik,” tegas Najib.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya dituntut disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sementara kualitas dan kontinuitas pelayanan belum optimal.
Karena itu, Najib mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Perumdam Tirta Ardhia Rinjani melakukan evaluasi terhadap pelayanan air bersih di Batujai, khususnya terkait kualitas air dan kelancaran distribusi.
Sementara di Desa Penujak, perhatian diarahkan pada persoalan pengelolaan lumpur dari IPA Penujak.
Sebelumnya, terdapat wacana pemanfaatan lumpur tersebut untuk diolah menjadi bahan baku gerabah dan batu bata. Program itu juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Namun, menurut Najib, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai keberlanjutan program tersebut, terutama jika sebelumnya telah ada rencana pelatihan dan dukungan peralatan.
“Kalau memang program tersebut pernah direncanakan dan masyarakat pernah mendapatkan harapan mengenai pelatihan serta dukungan peralatan, maka perlu ada kejelasan dari pihak PDAM, apa kendalanya, bagaimana status program tersebut sekarang, dan apakah masih memungkinkan untuk direalisasikan,” ujarnya.
Ia menilai, pengelolaan limbah IPA di Penujak tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara tepat.
Untuk itu, Najib mendorong adanya ruang dialog antara masyarakat, pemerintah daerah, dan Perumdam Tirta Ardhia Rinjani agar persoalan tersebut tidak berhenti pada keluhan, tetapi menghasilkan solusi dan kepastian.
Sebagai Anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah sekaligus wakil masyarakat Dapil IV Praya Barat–Praya Barat Daya, Najib memastikan aspirasi tersebut akan dibawa dalam fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
“Saya tidak sedang mencari siapa yang salah. Saya ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan apa yang menjadi haknya,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat Batujai membutuhkan pelayanan air bersih yang jernih dan lancar, sedangkan masyarakat Penujak membutuhkan pengelolaan limbah yang baik sekaligus peluang pemberdayaan ekonomi yang nyata.
“Batujai butuh air bersih yang lancar. Penujak butuh lingkungan yang terjaga dan pemberdayaan yang nyata. Dan seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik,” pungkasnya.
