“Untuk bangunan SMPN 15 Pujut memang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Tetapi sayangnya, gedungnya hanya dijadikan sebagai Kantor Direksi perusahaan yang mengerjakan pembangunan jalan Bypass. Lagi-lagi adik-adik kami di sana terpaksa harus dipindahkan ke sekolah lain untuk melanjutkan pendidikan mereka,” terangnya.
Anggota Bantuan Hukum KTK Pujut ini menegaskan, bahwa semua pihak di Kecamatan Pujut sangat mendukung segala bentuk pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Dengan harapan, untuk menjadikan Pujut menjadi lebih maju. Akan tetapi, tanpa pendidikan menurutnya tidak ada artinya. Terlebih, sekarang peserta didik di dua sekolah ini tidak bisa belajar optimal karena tidak adanya fasilitas-fasilitas sekolah yang memadai seperti sebelumnya.
Titik jalan Bypass BIL-KEK Mandalika yang melintas di lahan eks gedung SDN Tonjer, Kecamtan Pujut saat ini.
“Tujuan Negara Indonesia dan cita-cita luhur dari para pendiri bangsa indonesia di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 berbunyi “MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA”. Tentu untuk mencapai cita-cita tersebut harus tersedia fasilitas-fasilitas pendidikan untuk kami dan itu adalah tugas dari pemerintah di negeri ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kades Sukadana Syukur yang dikonfirmasi terpisah mengaku jika dirinya juga heran dengan belum dibangunnya gedung pengganti kedua sekolah tersebut. Padahal aktivitas belajar di sana sudah tidak lagi berjalan sejak setahun lebih. Memang, dari informasi yang ia peroleh bahwa ada pola belajar mengajar yang diterapkan pihak sekolah selama gedung pengganti tidak ada. Hanya saja, sistem itu menurutnya tidak akan optimal jika terus-terusan diberlakukan. Artinya, kapan peserta didik bisa mengejar pendidikan yang bermutu, berstandar dan berkwalitas jika hanya dilakukan setengah-setengah.
“Sejauh ini, saya belum tahu informasinya, kapan akan dibangun dan dimana akan dibangun (gedung pengganti, Red) ini dek,”kata Kades tiga periode ini.
Syukur juga mengaku, belum tahu pasti apa alasan Pemkab melalui dinas terkait belum membangun gedung pengganti dua sekolah tersebut. Apakah karena belum menemukan lahan ataukah karena memang tidak ada uang daerah untuk pembebasan lahan pembangunannya. Sebab, sejauh ini pihak dinas melalui UPT Dikdas Pujut juga belum ada komunikasi dan koordinasi dengan desa. Namun demikian, terlepas dari itu semua, Pemdes sangat berharap Pemkab segera melakukan upaya percepatan pembangunan kedua sekolah tersebut. Agar peserta didik yang sekolah di sana bisa mengenyam pendidikan yang bermutu dan berkualitas lagi seperti sekolah lain pada umumnya.
“Ini lembaga pendidikan, kami di desa sangat berharap kepada pemerintah kabupaten bisa segera melakukan upaya pembangunan gedung pengganti ini. Kasian anak-anak kita yang sekolah di sana,” harap Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Pujut ini.
Mengkonfirmasi kejelasan pembangunan tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H Muliawan melalui sambutan telepon genggamnya mengaku jika untuk pembangunan dua sekolah itu akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, bukan dari Disdik. Karena pembangunan gedung pengganti itu sepenuhnya diserahkan ke PUPR dan informasinya tahun ini akan mulai dibangun. Untuk itu, ie meminta agar media memperjelas itu ke PUPR.
