Lombok Tengah | Lombok Fokus — Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk menyampaikan aspirasi ratusan guru honorer kepada pemerintah pusat menyusul aksi protes yang digelar pada Rabu, 7 Januari 2026.
Aksi tersebut dipicu oleh kebijakan penghapusan tenaga honorer per Januari 2026 yang berdampak pada 715 guru honorer non-database di Lombok Tengah. Akibat kebijakan itu, ratusan guru terancam dirumahkan dan kontrak kerjanya di sekolah tempat mereka mengajar diputus.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Pathul Bahri menyampaikan bahwa Pemda Lombok Tengah akan bersurat secara resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) guna melaporkan situasi riil yang terjadi di daerah.
“Aspirasi para guru honorer akan kita tampung dan kita sampaikan ke pemerintah pusat. Ini penting agar kebijakan nasional juga melihat kondisi di daerah,” ujarnya, Jum’at (9/1).
Dirinya menjelaskan bahwa penghentian tenaga honorer bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah, melainkan imbas langsung dari kebijakan pemerintah pusat terkait penataan aparatur sipil negara dan penghapusan status honorer.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini Lombok Tengah berada dalam kondisi kelebihan tenaga guru, sehingga ruang penyerapan tenaga honorer menjadi terbatas. Sebagai langkah alternatif, Pemda menawarkan pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar para guru honorer memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja di sektor lain.
“Kami memberikan opsi pelatihan di BLK agar mereka memiliki keterampilan tambahan dan peluang kerja ke depan,” katanya.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa para guru honorer tetap menjadi bagian dari masyarakat Lombok Tengah yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah, kata dia, tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
“Bagaimanapun mereka adalah anak-anak Lombok Tengah. Kita akan suarakan aspirasi mereka ke pusat,” tegasnya.
