Lombok Tengah | Lombok Fokus – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lombok Tengah resmi mengusung manifesto pergerakan sebagai arah perjuangan organisasi dalam mengawal pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam momentum pelantikan kepengurusan yang dipimpin Lalu Faisal Rabbani sebagai Ketua PC PMII dan Citra Nanda Aulia sebagai Ketua KOPRI, Minggu (1/11/2026).
Mengangkat tema “Manifesto PMII Lombok Tengah untuk Mengawal Kemajuan Daerah”, kepengurusan baru ini menegaskan bahwa PMII tidak ingin terjebak dalam aktivitas organisatoris yang bersifat seremonial. Organisasi mahasiswa tersebut ingin mengambil peran lebih luas melalui penguatan intelektual, kritik kebijakan, dan keterlibatan langsung dalam persoalan masyarakat.
Faisal: PMII Harus Berani Mengawal Kebijakan Daerah
Ketua PC PMII Lombok Tengah, Lalu Faisal Rabbani, menegaskan bahwa pelantikan bukanlah akhir dari proses kaderisasi, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menghidupkan kembali semangat pergerakan.
Menurutnya, PMII harus keluar dari rutinitas organisasi yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial. Kader mahasiswa dituntut memiliki keberanian intelektual untuk membaca persoalan daerah, membangun gagasan, serta menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan tata kelola pemerintahan.
“Manifesto PMII Lombok Tengah harus menjadi kompas gerakan. Kita tidak ingin PMII hanya hadir dalam ruang-ruang formalitas organisasi, tetapi harus hadir di tengah masyarakat, membaca ketimpangan, mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, sekaligus memberikan gagasan konstruktif bagi masa depan daerah,” tegas Faisal.
Ia juga menilai bahwa kemajuan daerah tidak cukup diukur melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan investasi, maupun capaian angka-angka pembangunan.
Menurutnya, pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Hal tersebut mencakup pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, terbukanya lapangan pekerjaan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.
Faisal menambahkan, PMII Lombok Tengah perlu memperkuat tradisi intelektual, membangun konsolidasi kader, dan menjaga independensi organisasi. Dengan demikian, PMII dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
Citra Nanda: Perempuan Harus Terlibat dalam Menentukan Arah Pembangunan
Sementara itu, Ketua KOPRI PC PMII Lombok Tengah, Citra Nanda Aulia, menegaskan bahwa perempuan tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam struktur organisasi maupun pembangunan daerah.
Menurutnya, KOPRI memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun kapasitas intelektual, kepemimpinan, kemandirian, dan keberanian perempuan untuk mengambil peran dalam ruang pengambilan keputusan.
“Kemajuan daerah tidak akan pernah utuh apabila perempuan masih ditempatkan pada posisi marginal. KOPRI harus menjadi ruang pembentukan perempuan yang berdaya, berpengetahuan, memiliki keberanian menyampaikan gagasan, serta mampu mengambil bagian dalam menentukan arah perubahan sosial,” ungkap Citra.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian bersama, mulai dari akses pendidikan, ketimpangan sosial, kekerasan terhadap perempuan, hingga terbatasnya ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan.
Karena itu, manifesto pergerakan PMII Lombok Tengah diharapkan tidak hanya menjadi arah perjuangan organisasi secara umum, tetapi juga memberikan ruang yang setara bagi kader perempuan untuk tumbuh, memimpin, dan berkontribusi dalam menentukan masa depan daerah.
Manifesto PMII dan Independensi Gerakan Mahasiswa
Melalui momentum pelantikan tersebut, PC PMII Lombok Tengah diharapkan mampu membangun hubungan yang kritis, independen, dan konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
PMII tidak harus selalu berhadap-hadapan dengan pemerintah. Namun, organisasi mahasiswa juga tidak boleh kehilangan daya kritis hanya karena kedekatan dengan kekuasaan.
Dukungan perlu diberikan terhadap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebaliknya, kritik harus tetap disampaikan terhadap kebijakan yang berpotensi melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan.
Manifesto tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam mengawal arah pembangunan daerah, bukan sekadar menjadi penonton dalam proses perubahan.
Dengan penguatan tradisi intelektual, konsolidasi organisasi, dan keterlibatan kader dalam persoalan masyarakat, PMII diharapkan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi Lombok Tengah.
Pada akhirnya, kemajuan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Namun, pembangunan yang berkeadilan juga membutuhkan keberanian untuk menyampaikan kritik, mengoreksi kebijakan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Semangat inilah yang ingin dibawa PC PMII Lombok Tengah melalui manifesto pergerakan: menjadi bagian dari solusi tanpa kehilangan independensi dan keberanian untuk mengoreksi.
