LOMBOK TENGAH | LOMBOK FOKUS– Dukungan terhadap langkah pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin dari posisi Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mengalir dari daerah. Kali ini, dukungan datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua DPC PPP Lombok Tengah, Lalu Purniawan Efendi, secara tegas menyatakan
setiap keputusan dalam organisasi partai politik harus mengacu pada aturan yang berlaku, terutama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebab, aturan tersebut menjadi landasan utama dalam menjalankan roda organisasi dan mengikat seluruh kader maupun pengurus.
“Sebagai bagian dari keluarga besar PPP, kami di DPC Lombok Tengah tentu menghormati keputusan dan mekanisme organisasi. AD/ART merupakan aturan tertinggi dalam menjalankan roda partai sehingga seluruh kader dan pengurus harus tunduk terhadap ketentuan tersebut,” tegas Lalu Purniawan.
Ia menilai, dinamika yang terjadi di tingkat pusat tidak boleh sampai berdampak pada perpecahan kader, khususnya di daerah. Sebaliknya, seluruh jajaran partai diharapkan tetap menjaga kekompakan dan memperkuat konsolidasi organisasi.
“Jangan sampai persoalan internal justru mengganggu persatuan kader dan kerja-kerja partai di daerah. Kami berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang berlaku sehingga PPP tetap solid dalam menghadapi agenda politik ke depan,” ujarnya.
Purniawan juga menegaskan bahwa persoalan pemberhentian kedua pengurus DPP tersebut bukanlah dinamika yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, usulan pemberhentian telah melalui pembahasan dalam sejumlah forum organisasi, termasuk Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP yang digelar di Makassar pada Februari 2026.
Pernyataaan Serupa juga Sudah disampaikan Ketua DPW PPP NTB Muzihir dan juga Ketua DPC Se-NTB melalui forum Mukerwil I DPW PPP NTB dan DPC PPP Se-NTB yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2026.
Jadi keputusan pemberhentian Waketum Agus Suparmanto dan Sekjen PPP H. Taj Yasin merupakan keputusan yang tepat dan sesuai mekanisme partai terlebih keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil Rakornas III Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 27 oktober yang dihadiri oleh PH DPP dan DPW PPP se Indonesia melalui daring. Bukan keinginan pribadi Ketua Umum H. Muhammad Mardiono
Karena itu, L. Purniawan berpandangan bahwa setiap keputusan yang telah ditempuh melalui mekanisme organisasi harus dihormati oleh seluruh kader, sebagai bentuk komitmen dan ketaatan terhadap peraturan dan mekanisme partai.
Ia pun mengingatkan agar AD/ART tidak hanya dijadikan aturan formal, tetapi benar-benar menjadi pedoman bersama dalam menjaga marwah dan keberlangsungan partai.
“Kami berharap seluruh kader tetap mengedepankan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Perbedaan pandangan harus disikapi secara dewasa dan diselesaikan melalui jalur organisasi,” tambahnya.
DPC PPP Lombok Tengah berharap dinamika kepengurusan di tingkat pusat dapat segera menemukan penyelesaian sesuai aturan organisasi. Dengan demikian, soliditas kader tetap terjaga dan konsolidasi partai di daerah tidak terganggu.
