Lombok Timur Lombokfokus.com – Dimana, Lombok Timur sendiri per tanggal 3 Juni 2026, sebanyak 238 dapur yang sudah terdaftar di sistem BGNRI, dari jumlah itu sebanyak 161 dapur sudah terdaftar dengan jumlah 7.861 pekerja atau relawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Namun dari jumlah tersebut, masih sekitar 77 dapur MBG dengan kisaran 3000 lebih relawan yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, padahal dari regulasi Pemerintah dan BGNRI sudah mengeluarkan perintah kepesertaan relawan untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut.
Menindak lanjuti masih banyaknya pekerja pada dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang biasa di sebut sebagai relawan MBG yang belum menerima hak jaminan sosial Ketenagakerjaan mereka dari Dapur tempat mereka bekerja.
Tentu hal itu secara tidak langsung melanggar aturan yang telah di tetapkan oleh negara dan atau Badan Gizi Nasional yang dimana seluruh pekerja mulai dari kepala SPPG, Akuntan, Ahli gizi hingga seluruh relawan harus menerima hak jaminan sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan para pekerja dalam bekerja.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Timur (Lotim), Muhammad Yohan Firmansyah, terkait hal tersebut mengaku masih banyak dapur yang belum mendaftarkan relawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
”Sebagian besar dapur sudah terdaftar menjadi peserta, namun masih ada ribuan relawan yang belum terlindungi juga,” Jelas Yohan pada Kamis, 04 Juni 2026.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur H. Suroto mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa langkah guna mempercepat para pekerja agar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
”Kami sudah melakukan banyak tindakan seperti menindak lanjuti surat edaran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghimbau para pemberi kerja supaya segera mendaftarkan karyawan mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” Jelas H. Suroto pada Jumat, 05 Jini 2026.
”Yang jelas, setiap ada laporan atau aduan dari siapapun, pasti kami tindaklanjuti sesuai SOP,” lanjutnya.
Husus terhadap relawan yang ada di dapur MBG, H. Suroto menghimbau agar setiap kepala SPPG segera mendaftarkan relawannya menjadi peserta, “risiko bekerja di Dapur MBG juga cukup tinggi, jadi kami meminta supaya Kepala SPPG bisa segera mengajukan kariawan mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tutupnya.
