Mataram – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nusa Tenggara Barat, Daud Gerung, memberikan apresiasi terhadap kebijakan mutasi 392 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya penataan birokrasi yang berorientasi pada penguatan sistem merit.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, rotasi dan promosi jabatan merupakan instrumen administratif yang sah dan strategis guna meningkatkan efektivitas organisasi serta profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Daud menilai bahwa dinamika dalam setiap kebijakan kepegawaian merupakan hal yang lumrah dalam sistem birokrasi.
“Tentu mutasi ini tidak memenuhi keinginan semua orang mengenai pejabat yang dilantik atau yang tidak dilantik. Namun kami melihat Gubernur telah berupaya mengedepankan prinsip meritokrasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,” ujar Daud kepada awak media, Jumat (20/02).
Sebagai Ketua KNPI NTB, Daud menegaskan bahwa penerapan sistem merit merupakan indikator penting dalam reformasi birokrasi daerah. Sistem tersebut menempatkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan integritas sebagai parameter utama dalam pengisian jabatan struktural.
“Kami memahami bahwa dalam setiap kebijakan kepegawaian akan selalu ada dinamika. Akan tetapi, sepanjang prosesnya dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis evaluasi kinerja, maka kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam penerapan meritokrasi agar tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik administrasi pemerintahan sehari-hari.
Menurutnya, mutasi pejabat eselon III dan IV ini dapat dipandang sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus penyesuaian kebutuhan struktural OPD guna menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Dengan birokrasi yang adaptif dan profesional, kualitas pelayanan publik diharapkan semakin meningkat.
Sebagai penutup, Daud berharap agar seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru mampu menunjukkan kinerja optimal serta menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.
“Momentum ini harus menjadi penguatan komitmen bersama untuk membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkas Ketua KNPI NTB tersebut.
