LombokFokus|Kuripan – Puluhan warga Dusun Persiapan Griya Menang Asri (GMA), Kuripan, Senin (10/11/2025) malam, antusias menghadiri reses Anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil Lombok Barat–Lombok Utara, TGH Satriawan, Lc., M.A. Legislator PKS kelahiran Gerung yang kini berdomisili di Kediri itu, memanfaatkan momentum reses untuk memberikan edukasi politik yang lugas dan mudah dipahami masyarakat.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, TGH Satriawan memaparkan secara detail tiga fungsi utama DPRD –legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menegaskan. ketiga fungsi itu hanya dapat berjalan maksimal, jika masyarakat ikut aktif memberikan masukan.
“Anggota DPRD itu bukan hanya soal membuat aturan. Kami mengawal anggaran dan menjalankan fungsi kontrol. Semua itu akan lebih tepat sasaran, jika masyarakat terlibat langsung,” ungkapnya di hadapan warga.
TGH Satriawan menyampaikan jika DPRD memiliki Badan Anggaran (Banggar), yang bekerja memastikan penggunaan APBD tepat sasaran. Ia juga menjelaskan, setiap anggota DPRD memiliki dana aspirasi, yang dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat di dapil masing-masing.
“Di provinsi, besarannya sekitar tiga miliaran per tahun. Itu untuk mengawal kebutuhan masyarakat di lapangan. Tapi harus jelas, harus ada dasar, harus kolektif, dan harus bermanfaat untuk orang banyak,” tegasnya.
Tuan Guru alumnus Timur Tengah itu mencontohkan, usulan seperti perbaikan jalan, kebutuhan sosial, atau program pemberdayaan dapat diperjuangkan melalui anggota DPRD, asalkan memenuhi mekanisme yang benar.
Dalam sesi diskusi, TGH Satriawan banyak membahas fenomena politik praktis yang kerap terjadi saat pemilu. Ia blak-blakan mengungkap realitas transaksi suara yang masih marak di berbagai daerah.
“Pemilu 2024 itu yang paling runyam. Di beberapa daerah, biaya politik bisa tembus miliaran. Ada yang terang-terangan bilang sudah beli suara warga, jadi tidak merasa perlu turun lagi setelah terpilih. Ini yang bahaya,” katanya.
Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih rasional, bukan pragmatis.
“Kalau kita memilih berdasarkan uang, jangan kaget kalau lima tahun ke depan tidak diperhatikan. Berbeda kalau kita pilih karena rekam jejak dan komunikasi yang baik. Itu bisa sangat menguntungkan daerah,” ucapnya.
TGH Satriawan juga menjelaskan jika ia saat ini duduk di Komisi 5, yang membidangi urusan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, hingga kebudayaan.
“Kalau ada masalah terkait sekolah, layanan kesehatan, atau program sosial di tingkat provinsi, bisa langsung sampaikan ke saya. Itu domain Komisi 5,” ujarnya, sembari menambahkan jika masyarakat berhak menuntut kinerja eksekutif melalui fungsi DPRD.
Menutup reses, TGH Satriawan mengaku jika kiprahnya di politik bukan untuk mengejar jabatan atau materi. Menurutnya, keberadaan di parlemen justru memperluas ruang dakwah dan kontribusi sosial.
“Sebelumnya saya berdakwah dari mimbar ke mimbar. Masuk ke parlemen justru membuat medan dakwah lebih luas. Semoga warga GMA juga ikut aktif mengawal saya,” tuturnya.
Pertemuan ditutup dengan sesi diskusi terbuka yang berjalan akrab. Warga antusias menyampaikan aspirasi di bidang pendidikan, infrastruktur, dan layanan kesehatan.(djr)
