Mataram, – Masa jabatan Dewan Pengawas (Dewas) Eksternal Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2021-2025 telah berakhir. Kini, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, tengah mempersiapkan susunan Dewas Baznas untuk periode 2025-2030.
Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri, menegaskan bahwa Baznas memegang peran yang sangat vital dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Selain sebagai lembaga negara pengumpul dan penyalur zakat, Baznas juga bertanggung jawab untuk menjadi penggerak kesejahteraan umat.
“Komposisi Dewas Baznas yang akan datang harus benar-benar dapat mengakomodir berbagai kalangan masyarakat,” ujar Akri dalam wawancara dengan PolitikaNTB. Akri menambahkan bahwa inklusivitas dalam susunan Dewas Baznas adalah hal yang sangat penting, mengingat zakat adalah milik seluruh umat Islam, dan harus memberi manfaat bagi semua golongan mustahik tanpa kecuali.
Dewas Baznas Harus Mewakili Berbagai Kalangan
Menurut Akri, Dewas Baznas sebaiknya melibatkan beragam elemen, termasuk ulama, akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah dan bisa diterima oleh seluruh lapisan umat.
“Keterlibatan tokoh masyarakat dan ormas Islam sangat penting untuk menjaga legitimasi dan rasa memiliki umat terhadap Baznas. Tanpa keterwakilan yang adil, Baznas berisiko kehilangan kepercayaan publik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Akri menegaskan bahwa prinsip meritokrasi harus diterapkan dalam pemilihan Dewas Baznas. Pemilihan Dewas Baznas tidak hanya berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga pada kemampuan profesional dan latar belakang yang dapat mendukung tata kelola zakat yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.
Profesionalisme dan Keterwakilan dalam Dewas Baznas
Dalam hal ini, Akri juga menyoroti pentingnya keterlibatan para profesional, seperti akuntan publik, auditor, praktisi hukum, serta tokoh akademik. Keberadaan mereka dapat menjaga akuntabilitas Baznas, serta memastikan bahwa pengelolaan zakat mematuhi aturan hukum yang berlaku.
Selain itu, Akri juga mengingatkan tentang pentingnya representasi perempuan dan generasi muda dalam Dewas Baznas. Kehadiran mereka akan memberikan perspektif segar dan inovasi dalam pengelolaan zakat, terutama di era digital seperti sekarang.
“Perempuan dan generasi muda dapat membawa ide-ide baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Ini akan memperkuat Baznas dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan umat,” ujar Akri.
Meritokrasi sebagai Pilar Keberhasilan Baznas
Lebih jauh, Akri menekankan bahwa keberagaman dalam Dewas Baznas tidak hanya soal representasi simbolik. Penyusunan Dewas Baznas yang inklusif adalah strategi untuk memperkuat posisi Baznas sebagai lembaga zakat yang dipercaya oleh umat. Dengan Dewas yang memiliki keberagaman latar belakang, Baznas dapat lebih mudah menjembatani kepentingan muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat), sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan sosial.
“Keberagaman dalam Dewas Baznas akan memperkuat posisi Baznas dalam pengelolaan zakat. Ini juga akan memastikan bahwa zakat benar-benar menjadi pilar keadilan dan kesejahteraan sosial,” pungkas Akri.
Pernyataan Akri ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah, yang mengatur mengenai pengawasan eksternal Baznas oleh akuntan publik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi yang ditunjuk oleh gubernur.
Dengan prinsip meritokrasi dan keterwakilan yang adil, Baznas NTB diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat NTB.
