Mataram – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Ngaji Publik bertajuk “Penegakan Supremasi Sipil dan Pembentukan Tim Investigasi Independen di Balik Gerakan Agustus” di Meenio Warking, Gomong, Selasa (16/9/2025).
Forum ini menghadirkan tiga narasumber dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan media untuk membedah dinamika supremasi sipil pasca demonstrasi akhir Agustus lalu.
Irwan Julkarnaim: Supremasi Sipil Harus Dijaga
Ketua PW KAMMI NTB, Irwan Julkarnaim, S.E., dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum reflektif ini sebagai ruang menjaga demokrasi.
“Ngaji Publik ini merupakan upaya meneguhkan posisi masyarakat sipil dalam mendorong negara menegakkan supremasi sipil, sekaligus memastikan Tim Investigasi Independen benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Akademisi, Mahasiswa, dan Media Angkat Perspektif
Sebagai narasumber pertama, Taufan, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, menyoroti aspek konstitusional penegakan demokrasi.
“Supremasi sipil adalah fondasi negara hukum. Jika ini terganggu, demokrasi bisa kehilangan makna,” tegasnya.
Sementara itu, Herianto, S.P., Korpus BEM SI 2024, menekankan pentingnya peran mahasiswa.
“Tim Investigasi Independen jangan hanya menjadi simbol politik. Kami siap mengawal agar mandat tim dijalankan dengan transparan dan berpihak pada korban,” katanya.
Dari sisi media, Haris Mahtul, Pemimpin Redaksi NTB Satu, mengingatkan adanya ancaman terhadap kebebasan pers.
“Sekitar 60 pasal dalam rancangan KUHP dan KUHAP berpotensi menghambat kerja jurnalistik. Media harus tetap berdiri sebagai pengawal transparansi,” ungkapnya.
Pertanyaan Peserta dan Sikap Resmi KAMMI NTB
Dialog publik ini juga diwarnai pertanyaan kritis dari peserta, salah satunya Rido Pajri. Ia mempertanyakan mekanisme pembentukan tim independen agar tidak melahirkan korban sipil baru, serta menyoroti keterbatasan akses media arus utama akibat sistem berbayar.
Mengakhiri forum, Irwan Julkarnaim menegaskan dua sikap resmi KAMMI NTB:
- Mendukung penegakan supremasi sipil demi menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- Mendesak Presiden RI segera membentuk Tim Investigasi Independen terkait dugaan makar dalam kerusuhan akhir Agustus 2025.
