MATARAM – Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Kota Mataram menggelar diskusi publik dengan tema “Politik Anggaran dan Masa Depan Pendidikan di NTB” yang juga mengangkat isu efisiensi anggaran di tengah kepemimpinan kabinet Prabowo. Forum yang dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, aktivis, dan praktisi dari berbagai sektor ini bertujuan mencari solusi atas persoalan pengelolaan anggaran pendidikan dan dampaknya terhadap pemerataan akses serta mutu pendidikan di Provinsi NTB.
Acara yang dimoderatori oleh Zainul Majdi ini menghadirkan sejumlah narasumber yang menyuarakan keprihatinan serta harapan mereka. Di antaranya:
Muslim Silaen (BPN KPR) menyampaikan,
“Konteks efisiensi yang dimaksud Prabowo adalah anggaran 2026. Belanja pemerintah pusat pada 2025 ini mengalami pengurangan, padahal kabinet Prabowo saat ini terbilang gemuk, jadi menimbulkan kebingungan kementerian ini nantinya mau kerja dengan anggaran yang mana.”
Yusril Ihza Mahendra (Aktivis Sosmed) menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan,
“Disatu sisi kita ingin pendidikan bisa digapai semua orang. Mbg adalah bukti bahwa orang tua siswa tidak disejahterakan oleh negara.”
Ramli Ernanda (Fitra NTB) menambahkan,
“Pendidikan adalah hak dari setiap warga negara, apapun situasi kita, mau kaya ataupun miskin. Ada kemungkinan dana pendidikan daerah dikurangi gara-gara mbg yang pengelolaannya masih kacau, tapi untungnya dana pendidikan untuk daerah tidak dipotong.”
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya atas fasilitas pendidikan di daerah,
“Situasi pendidikan kita di daerah sangat memilukan, bahkan perpustakaan sekolah cuma 40%.”
Sementara itu, Ilham Handika dari Serikat Pekerja NTB (SPK NTB) turut hadir memberikan perspektif mengenai peran serikat pekerja dalam mengawal implementasi kebijakan anggaran. Meski pernyataannya belum disampaikan secara rinci, kehadirannya menguatkan tekad seluruh peserta untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
Acara yang berlangsung di Kedai Kornet ini juga membuka ruang bagi diskusi interaktif. Para peserta, terutama mahasiswa dan penggiat pendidikan, mengajukan sejumlah pertanyaan terkait mekanisme pengawasan anggaran, prioritas pembangunan fasilitas pendidikan, serta dampak kebijakan politik terhadap sektor pendidikan. Moderator Zainul Majdi menekankan,
“Forum seperti ini sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa.”
Para narasumber dan peserta sepakat bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Mereka mengingatkan agar setiap rupiah anggaran tidak diselewengkan demi kepentingan politik semata dan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di NTB.
Diskusi publik ini diharapkan menjadi momentum bagi perubahan positif dan sebagai ajakan untuk terus mengawal kebijakan anggaran pendidikan. SMI Kota Mataram berkomitmen untuk menyelenggarakan forum-forum serupa guna memastikan bahwa setiap keputusan kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan mendukung kemajuan pendidikan di era yang penuh tantangan ini.
