Lombok Timur Lombokfokus.com – Warga Dusun Batu Tambun Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Lombok Timur gelar protes dengan dengan menanam padi dan pisang pada jalan yang rusak pada Minggu, 12 Januari 2024.
Aksi yang warga wakan tersebut lakukan tidak lain hanya sebagai bentuk protes karena jalan yang setiap hari mereka lalui tidak kunjung di perbaiki dan merasa pemerintah pusat hingga penari dah daerah melalaikan infrastuktur yang ada di desa mereka.
Ikut dalam protes menanam pohon adalah Wakil Ketua DPD II KNPI Lombok Timur, Muhrim Rajasa, bersama Ketua Karang Taruna Kecamatan Jerowaru, Jumawardi.
Mereka menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, termasuk kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, agar segera memperbaiki akses jalan yang sudah puluhan tahun rusak parah.
Dalam pernyataannya, Muhrim Rajasa menjelaskan bahwa jalan yang rusak ini sangat menyulitkan warga untuk mengangkut hasil panen, mengakses fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, serta mengantar anak-anak ke sekolah.
“Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa dekade tanpa perhatian serius, kondisi jalan ini semakin parah meski sudah berganti presiden, menteri, gubernur, dan bahkan bupati,” jelas Muhrim
“Kami berharap pemerintah dan legislatif memberikan perhatian lebih kepada kondisi jalan kabupaten, khususnya di Dusun Batu Tambun, Tuping-Lingkok Baru-Gunung Makam, serta jalan pertanian seperti di Dinde Ringgit-Pemasah, karena selama ini masyarakat terpaksa mengangkut hasil panen dengan manual atau dengan cara di pikul,” lanjut Muhrim.
Muhrim juga menyoroti program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran yang menggencarkan seleksi petani milenial dengan pemberian gaji, dimana ia menilai bahwa program tersebut kurang relevan bagi masyarakat pedesaan jika infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan embung tidak menjadi prioritas utama.
“Saat ini yang kami butuhkan bukan gaji petani milenial,Kami lebih membutuhkan jalan pertanian yang beraspal, irigasi yang baik, dan embung untuk mendukung pertanian kami, percuma ada program kesejahteraan jika infrastruktur dasar tidak diperhatikan,” ucapnya.
Warga juga ikut mendesak pemerintah daerah dan provinsi untuk segera turun untuk melihat kondisi dari infrastruktur di tempat mereka, Muhrim meminta dinas terkait, seperti Dinas PUPR Bidang Bina Marga dan Dinas Pertanian Bidang PSP, untuk bekerja secara kolektif menangani permasalahan ini.
“Jika aspirasi kami tidak direspons, kami akan terus memperjuangkan hal ini hingga mendapat perhatian dunia, bahkan kami siap menuju Istana Presiden untuk menyampaikan kondisi ini langsung kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden,” tutupnya.
