Verification: 27a3a887773ff714
banner 120x600
banner 120x600
IKLAN PANJANG
Hukrim  

Sayangkan Tak Ada Restorative Justice, Kuasa Hukum MA Siap Buka-bukaan

Sayangkan Tak Ada Restorative Justice, Kuasa Hukum MA Siap Buka-bukaan
Kuasa hukum dan klien saat menunjukkan dokumen
Sabolah

Lombok Fokus | Mataram – Kasus dugaan pidana penipuan yang membelit Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana (TKUC) inisial MA, yang dilaporkan rekanan atau pelaksana kerja (supllier) inisial HB ke Polda NTB akan berstatus Tahap I. Kuasa Hukum tersangka menyatakan telah menyiapkan diri untuk buka-bukaan di pengadilan.

Lalu Anton Hariawan, S.H., M.H. selaku kuasa hukum tersangka MA, Kamis (23/6/2022) siang, usai bertemu kliennya yang berada di tahanan penyidik Subdit I Ditreskrimum Polda NTB mengatakan, pihaknya telah siap dan ingin segera diajukan ke sidang pengadilan.

BANK NTB Syariah

“Sesuai kata penyidik Subdit I tadi, kasusnya segera akan ditahap satukan dan akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU, red), untuk upaya meminta penangguhan penahanan juga tidak memungkinkan, jadi kami ingin berkas-berkas perkaranya segera rampung sehingga kami bisa buka-bukaan di depan pengadilan, karena dengan bukti dokumen yang diserahkan klien kami yakin kami bisa memenangkan perkara ini, insya Allah,” ungkapnya.

Jebolan Magister Hukum Bisnis Universitas Mataram (Unram) itu menuturkan, sebenarnya dalam kasus yang dilaporkan HB selaku supllier rekanan terhadap Direktur PT. TKUC dapat digunakan restorative justice, dimana kedua belah pihak dipertemukan untuk bermufakat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

“Awalnya kami ingin mengedepankan restorative justice sebenarnya, karena ini miskomunikasi antara supplier atau pelaksanaan kerja dengan perusahaan (PT. TKUC, red), tapi karena ini sudah tahap satu, ya kami juga menghormati proses hukumnya,” kata Lalu Anton.

Namun demikian, kata Lalu Anton, ketika proses hukum yang dilaporkan sebagai tindak pidana tersebut berlanjut, maka ada beberapa konsekuensi sebagai akibat untuk kedua belah pihak.

“Konsekuensinya jelas apabila perkara ini lanjut dengan proses tindak pidananya, ya rugi bagi pelapornya juga karena klien kami tidak perlu melakukan pergantian uang, karena proses hukum sudah dijalankan,” ujarnya.

READ  Desa Jorok di Sumbawa Siap Ikuti Lomba Kampung Sehat NTB 2

“Nah, bagaimana kalau klien kami dinyatakan bebas murni?,” imbuh Lalu Anton.

Karena itu, lanjutnya, dalam kasus tersebut alangkah bijaknya kalau mengedepankan restorative justice, mengingat banyak person (di belakang supllier selaku pelapor) yang diyakininya membutuhkan dan menunggu dana (uang).

“Karena keadilan yang sesungguhnya, memenjarakan orang itu nomor seratus sebenarnya, yang utama adalah bagaimana kedua belah pihak mendapatkan hak-haknya, itu tujuan utama sebenarnya,”

Menurut praktisi hukum kandidat doktor itu menyampaikan, kalau dilihat secara detil dan mendalam berdasarkan kontrak kerja antara PT. TKUC dan supllier (pelaksana kerja) dalam pembangunan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB tersebut, perkaranya bukan perkara pidana tapi lebih ke ranah perkara perdata.

“Selaku praktisi hukum ya, saya yakin ini ranahnya keperdataan sebenarnya karena ada kesepakatan atau perjanjian, yang disepakati bersama antara HB dengan PT. Tri Karya Utama Cendana yang di dalamnya ada klausul-klausul perjanjian, sudah jelas sebenarnya,” jelas Lalu Anton.

Lebih jauh advokat kelahiran Sekotong, Lombok Barat itu mengatakan, dalam kasus tersebut sesuai dokumen dan keterangan kliennya bahwa bukannya tidak mau membayarkan sisa pembayaran kepada pihak supllier, apalagi dikatakan kemudian dilaporkan melakukan penipuan atau membawa kabur uang seperti yang diberitakan media, tapi kliennya tidak melakukan pembayaran oleh karena pihak supllier belum memenuhi kewajibannya sesuai klausul di kontrak perjanjian.

“Sebenarnya bukannya tidak mau membayar, perusahaan ini siap melakukan pembayaran sebagaimana kontrak. Di kontrak itu sudah jelas senilai Rp.3,026, di dalam klausul kontrak itu sebenarnya ada syarat-syarat dalam metode pembayaran,” tegasnya.

Disebutkan, salah satu klausul sebagai prasyarat pembayaran sesuai kontrak perjanjian, yang disepakati dan ditandatangani di atas materai antara pihak pertama (PT. TKUC) dan pihak kedua (supllier) yaitu tagihan invoice.

READ  Biadab, Sejumlah Anggota Pemuda Pancasila Memukuli Ketua PKC PMII DKI di Forum Musda KNPI DKI: Cipayung Plus Meminta Polisi Mengusut Tuntas

“Jadi sebenarnya si-pelaksana kerja (supllier/pelapor, red) ini harus melampirkan tagihan invoice, berita acara laporan hasil pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak. Itu memang harus dilampirkan sebagai syarat karena ini perusahaan, perusahaan juga memerlukan untuk laporan pertanggungjawaban,” tandas Lalu Anton.

“Akan tetapi sampai detik ini tidak ada hal tersebut, itu yang ditunggu sebenarnya oleh klien kami,” tambahnya.

Lalu Anton berharap berkas perkara yang membelit kliennya, dapat segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

“Kami sudah siap fight (bertarung, red) demi keadilan,” tutup Lalu Anton. (Djr/red)

Facebook

Sabolah
banner 120x600
Sabolah

Tinggalkan Balasan

Sabolah
Subscribe for notification