LOMBOK BARAT – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), persoalan sampah di wilayah ini dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan. Lembaga Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran (KASTA) NTB DPD Lombok Barat melayangkan kritik keras terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam penanganan sampah.
Ketua DPD KASTA NTB Lombok Barat, Tontowi Jauhari, menyoroti pengadaan 8 unit truk sampah baru oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat pada awal Januari 2026 dengan nilai mencapai Rp 4,4 miliar. Armada tersebut sebelumnya diharapkan mampu meningkatkan ritase pengangkutan hingga menyentuh target 100 ton sampah per hari.
“Kami mencatat Pemda telah membelanjakan Rp 4,4 miliar uang rakyat untuk 8 truk baru. Secara logika, dengan tambahan armada itu, titik-titik tumpukan sampah harusnya berkurang drastis. Namun faktanya, hingga satu tahun kepemimpinan ini, persoalan sampah justru semakin tidak jelas dan terkesan terbengkalai,” tegas Tontowi, yang akrab disapa Ton.
Berdasarkan pantauan lapangan KASTA NTB, sejumlah titik masih mengalami penumpukan sampah cukup parah, di antaranya kawasan Pasar Seni Senggigi yang mencoreng citra destinasi wisata, beberapa TPS di wilayah Gerung, hingga Jembatan Dasan Geres yang dipenuhi sampah kiriman dan menyumbat aliran air sehingga memerlukan alat berat untuk penanganan.
Selain itu, di Dusun Jerneng, Desa Ombe, Kecamatan Labuapi, tumpukan sampah bahkan sempat memicu insiden kebakaran. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pembatasan pembuangan di TPA Kebon Kongok yang berdampak pada menggunungnya sampah di berbagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) karena keterlambatan pengangkutan.
“Anggaran miliaran itu seolah hanya menjadi proyek pengadaan tanpa strategi operasional yang matang. Kalau sistemnya tetap semrawut, mau ditambah 100 truk pun Lombok Barat tidak akan bersih,” tambahnya.
KASTA NTB mendesak Bupati agar tidak hanya berhenti pada seremonial penyerahan armada, melainkan memastikan distribusi truk dilakukan secara adil di 10 kecamatan. Selain itu, mereka juga meminta transparansi biaya operasional, khususnya terkait BBM yang kerap menjadi alasan keterlambatan pengangkutan.
“Satu tahun sudah cukup untuk pembenahan awal. Jika persoalan dasar seperti sampah saja belum tuntas, tentu masyarakat berhak mempertanyakan realisasi visi-misi besar yang dijanjikan,” tutup Ton.
