MATARAM, – Gerakan Akar Bangsa NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Koperasi Merah Putih untuk Siapa?” sebagai ruang kritis untuk membedah arah, peluang, dan tantangan program strategis Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah pusat.
Acara yang digelar di Kota Mataram ini dihadiri oleh lebih dari seratus pemuda dan mahasiswa dari berbagai daerah di NTB. Diskusi berlangsung dinamis dengan sorotan tajam terhadap aspek struktural, operasional, hingga potensi politisasi program koperasi tersebut.
Direktur Gerakan Akar Bangsa NTB, Fidar Khairul Diaz, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengawalan serius terhadap implementasi program tersebut.
“Kita tidak ingin koperasi ini hanya menjadi proyek simbolik yang jauh dari kebutuhan rakyat. Kami akan terus mengawal dari hulu ke hilir—mulai dari struktur yang transparan, pelibatan warga secara partisipatif, hingga operasional yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi akar rumput,” tegas Fidar.
FGD ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, yang menjelaskan bahwa program Koperasi Merah Putih tidak dibiayai melalui dana hibah, melainkan lewat skema pinjaman ke bank-bank milik negara (Himbara), seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.
“Koperasi yang ingin mengakses dana harus mengajukan proposal dan akan melalui proses audit kelayakan. Prinsip kehati-hatian tetap dijaga,” jelas perwakilan Dinas.
Program ini direncanakan akan diluncurkan secara nasional pada 12 Juli 2025, dengan target pembentukan 80.000 koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Namun, pendekatan pelaksanaannya yang dinilai terlalu top-down menjadi sorotan utama peserta.
Ketua KNPI NTB, Taufiq Hidayat, mengingatkan agar program ini tidak dijadikan alat politik lokal.
“Koperasi harus kembali ke semangat Bung Hatta—lahir dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan atas nama rakyat tapi dijalankan oleh elite,” kritiknya.
Diskusi juga menggali berbagai aspek teknis, seperti skema pembiayaan, sistem pinjaman, kapasitas pengurus koperasi, hingga lemahnya pengawasan di tingkat desa. Peserta turut menyoroti minimnya pelibatan pemuda dalam struktur kelembagaan koperasi.
Melalui forum ini, Gerakan Akar Bangsa NTB menyerukan agar implementasi Koperasi Merah Putih berpijak pada prinsip partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, agar tidak sekadar menjadi proyek musiman dalam siklus politik kekuasaan.
