Program Selasa budaya Dikbud pada akhirirnya dilaksanakan secara serentak diseluruh sekolah kabupaten Lombok barat,namun sangat disayangkan, program tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakatnya.
Lebih jelasnya program ini dianggap sangat prematur oleh Lembaga Advokasi Masyarakat Poros Barat.
Lebih lanjut menurut ketua umum Lembaga Poros Barat, Heri Hartawan S.Sos.I
“Program Selasa Budaya ini selain sangat memberatkan para wali murid di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil,program ini juga dianggap terlalu tergesa-gesa,salah momentum,dan tidak otentik,” ungkapannya kepada media, Rabu (19/10/22)
Program Selasa budaya Dikbud pada akhirirnya dilaksanakan secara serentak diseluruh sekolah kabupaten Lombok barat,namun sangat disayangkan, program tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakatnya.
Lebih jelasnya program ini dianggap sangat prematur oleh Lembaga Advokasi Masyarakat Poros Barat.
Lebih lanjut menurut ketua umum Lembaga Poros Barat, Heri Hartawan S.Sos.I
“Program Selasa Budaya ini selain sangat memberatkan para wali murid di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil,program ini juga dianggap terlalu tergesa-gesa,salah momentum,dan tidak otentik,”
“Dari hasil pengematan dan temuan Lembaga Poros Barat di lapangan, sejumlah siswa di beberapa sekolah yang ada di Lombok barat terpaksa tidak masuk sekolah karena belum memiliki pakaian adat, Juga beberapa siswa yang masuk tanpa mengenenakan pakaian adat tersebut menjadi malu karena menjadi objek bullian di tengah kawan-kawan mereka sehingga berdampak pada psikologi anak. faktor utama mereka belum memiliki pakaian adat adalah karena orang tua wali murid belum mampu membelikannya. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat khususnya di Lombok barat belum stabil ditengah new normal,kenaikan harga BBM, dan momen peringatan bulan maulid yang memerlukan pengeluaran yang cukup banyak,”
Selain itu, Poros Barat menganggap pihak Dikbud Lombok barat kurang cermat dan kurang referensi untuk menentukan bagaimanan pakaian adat Sasak yang seharusnya di gunakan.
“Terutama sekali mengenai keotentikan pakaian adat suku sasak yang masih menjadi perdebatan di kalangan para tokoh adat dan pemerhati budaya. Lantas, atas dasar apa Dikbud Lombok barat dengan sangat percaya diri meyakini pakaian adat yang dipakai oleh para murid benar-benar merupakan pakaian adat Sasak asli dalam hal ini sudah disepakati oleh para tokoh adat, pemerhati dan ahli budaya,” Terangnya
“Di sisi lain, Poros Barat Menduga program ini meiliki orientasi bisnis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, Sehingga terkesan dipaksakan,” Pungkasnya. (Red)
