MATARAM, LOMBOK FOKUS | Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC. PMII) Region Bali-Nusa Tenggara, terus memberikan pengawasan terhadap kinerja PT. Gerbang NTB Emas (GNE), setelah sebelumnya mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) agar mencabut persetujuan penambahan modal 100 M. untuk PT GNE, yang bahkan beredar kabar angin, PT. GNE mengajukan anggaran 80 M.
Sementara DPRD NTB terkait malah melebihkan ajuan anggaran tersebut ke angka 100 M, hingga menduga ada konspirasi Pansus III DPRD NTB dengan pihak PT. GNE.
Pun kali ini berlanjut dengan penolakan PMII terhadap raihan penghargaan Top BUMD Awards 2020 oleh PT. GNE yang di selenggarakan Majalah Top Bussines dan Asosiasi Otonomi daerah yang di gelar di Hotel Sultan Jakarta, 27/8, betul-betul disoroti.
Ketua PKC. PMII Bali-Nusa Tenggara, Aziz Muslim, menilai ketidak pantasan PT. GNE meraih Top BUMD Awards tersebut berkaitan dengan dugaan adanya kebocoran anggaran Rp3,1 miliar di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTB itu.
“pada dana operasional dan pemasukan PT.GNE, yang berawal dari temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) PT. GNE, belum lagi dugaan penyelewengan Bantuan JPS Gemilang di masa pandemi Covid-19, yang menyeret nama Syamsul Hadi selaku Direktur PT. GNE, serta pengusaha pemilik kartel besar di NTB”, ungkapnya.
Aziz meminta kepada seluruh warga masyarakat NTB dan elemen terkait baik itu Aparat Penegak Hukum (APH), Aktivis, Mahasiswa, LSM, dan lain-lain, agar jangan tertipu dengan penghargaan-penghargaan yang diperuntukkan kepada PT. GNE, serta tetap memberikan pengawasan terhadap PT. yang diprioritaskan kelola anggaran ratusan miliar.
“Kita tidak boleh terlena dengan berbagai macam puja-puji untuk PT. GNE, kita tau track recordnya mengelola Bansos JPS Gemilang., apapun itu bau bangkai pasti akan tetap tercium, selama itu menguntungkan kelompok atau pihak tertentu saja”, katanya tegas.
www.lombokfokus.com
