MATARAM – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali-Nusra menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam pernyataannya, Ahmad Muzakkir Ketua PKC PMII menyebut bahwa dunia pendidikan di NTB masih dalam kondisi kacau dan amburadul, jauh dari prinsip pendidikan yang merata, transparan, dan berkualitas.
“Hardiknas seharusnya menjadi momentum evaluasi serius terhadap kinerja pemerintah NTB, bukan sekadar ajang seremonial. Realitanya, banyak persoalan krusial yang tidak kunjung diselesaikan, mulai dari distribusi guru, sarana belajar yang minim, hingga pengelolaan anggaran yang tidak transparan,” tegas zakkir, Ketua PKC PMII Bali-Nusra.
Salah satu isu utama yang disorot adalah pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan yang dinilai sarat dengan ketidakterbukaan dan dugaan penyimpangan. PKC PMII menilai bahwa penggunaan DAK selama beberapa tahun terakhir tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan dan justru berpotensi menjadi ladang korupsi.
“Kami menemukan indikasi kuat bahwa proyek-proyek yang dibiayai melalui DAK, seperti program Smart Class, justru manipulatif dan tidak berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran,” lanjutnya.
Menurutnya, proyek Smart Class yang seharusnya menjadi lompatan digital pendidikan justru banyak dilakukan secara asal-asalan. Fasilitasnya tidak sesuai spesifikasi, distribusi perangkat tidak merata, dan bahkan beberapa sekolah hanya menerima perangkat tanpa pelatihan atau dukungan teknis.
PKC PMII Bali-Nusra mendesak:
• Audit total terhadap pengelolaan DAK pendidikan NTB, khususnya program Smart Class dan proyek infrastruktur sekolah.
• Transparansi penggunaan anggaran pendidikan yang berbasis kebutuhan nyata siswa dan sekolah.
• Evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan pihak terkait yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan.
• Pelibatan publik dan organisasi mahasiswa dalam pengawasan dan penentuan kebijakan pendidikan daerah.
PKC PMII menyatakan siap mengawal isu ini melalui jalur advokasi, investigasi kebijakan, hingga aksi massa jika pemerintah daerah tidak segera merespons.
“Jika pemerintah NTB tidak mampu memperbaiki manajemen pendidikan dan membebaskan sektor ini dari proyek-proyek akal-akalan, maka rakyat NTB harus bersuara. Kami akan berada di barisan terdepan,” tutup zakkir.
